Image

Kewajiban Isi Sipol, DPR: Untuk Kebaikan Organisasi Parpol

Agregasi Antara, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2017, 03:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 13 337 1794441 kewajiban-isi-sipol-dpr-untuk-kebaikan-organisasi-parpol-hKaEnBxMvR.jpg Ilustrasi (Foto: Sindo)

JAKARTA - Penerapan Sistem Informasi Partai Politik yang diberlakukan dalam regulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bermanfaat untuk kebaikan internal partai politik di Tanah Air.

"Sistem Sipol yang diberlakukan KPU sangat efektif untuk kebaikan organisasi parpol secara internal dan membantu negara dalam perbaikan administrasi parpol," kata Anggota DPR dari Fraksi Hanura Mukhtar Tompo, Kamis 12 Oktober 2017.

Baca juga: Terkait Sipol, Wasekjen Perindo: Sudah Bagian Dalam Era Modern, Ini Pendidikan Transparasi Administrasi

Menurut dia, dengan persiapan yang cukup singkat, Partai Hanura mampu menyelesaikan syarat yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017. Mukhtar berpendapat pihaknya dengan mudah mempersiapkan berkas pendaftaran karena cukup terbantu dengan keberadaan Sipol yang dibuat KPU.

Ia juga mengemukakan, ketika administrasi parpol sudah rapi maka selain mudah melakukan koordinasi, juga mencegah kepengurusan ganda. Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menginginkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mempersulit pengadministrasian data partai dalam Sistem Informasi Politik (Sipol) sebagai syarat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Baca juga: Parpol Lain Ributkan Sipol, Perindo Pilih Perkuat Tim Teknologi Informasinya

"Pendaftaran partai politik seharusnya simpel dan memperhatikan kondisi sebelumnya," kata Mardani.

Politisi PKS itu menjelaskan temuannya ketika berkunjung ke DPW PKS Riau yang mengeluhkan kesulitan melakukan input data karena aplikasi web Sipol bermasalah dengan jaringan. Dengan kesukaran yang sebenarnya merupakan hal yang remeh dinilainya membuat parpol menjadi kesulitan mendaftar.

Mardani mendesak parpol yang sudah ikut Pemilu lalu dan Lolos ambang batas suara tidak dipersulit karena masalah teknis. "Jangan fokus ke masalah teknis dan malah mengabaikan masalah substansial," katanya.

Permasalahan lainnya adalah adanya beda tafsir atas Peraturan KPU (PKPU) di berbagai KPUD di daerah, seperti ada KPUD yang sampai meminta KTP ketua umum partai. Padahal di tempat lainnya hanya cukup melampirkan akta pendirian partai dan perubahannya saja.

Ia berharap penyelenggara pemilu memiliki sikap dan jiwa sebagai pelayan bagi para pelaku pemilu/parpol dan jangan merasa hebat dan jadi penentu atau pula sebagai hukum.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini