Image

Dukung Densus Tipikor, Fahri Hamzah: KPK Itu Transisional, Polri Institusi Permanen

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2017, 15:42 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 13 337 1794794 dukung-densus-tipikor-fahri-hamzah-kpk-itu-transisional-polri-institusi-permanen-gci30ANyUw.jpg Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Bayu/Okezone)

JAKARTA - Polri akan membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) dan sudah mengajukan anggaran Rp2,6 triliun ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung penuh pembentukan Densus Tipikor.

"Densus Tipikor itu bukan merupakan suatu institusi yang keluar dari fungsi yang ada di undang-undang kepolisian, KUHAP dan KUHP. Dia hanyalah unit dalam kepolisian yang fokus terhadap isu-isu korupsi. Karenanya dia enggak punya eksistensi kewenangan. Dia kewenangannya tetap sebagai polisi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Dia menambahkan, Densus Tipikor berbeda dengan KPK yang hanya lembaga transisional. Sementara Polri, induknya Densus Tipikor adalah institusi permanen.

"Tetapi badannya tidak bisa seperti KPK karena KPK itu institusi transisional, sementara kepolisian institusi permanen. Karena itu saya kira ikhtiar dari polisi itu serius ya, harus serius sebagaimana kita serius memberantas teroris dan narkoba," terang Fahri.

(Baca juga: Bentuk Densus Tipikor, Kapolri Ajukan Anggaran Rp2,6 Triliun ke DPR)

Fahri menuturkan, untuk menjangkau praktik rasuah hingga ke satuan terkecil wilayah Indonesia, hanya Polri yang dapat melakukannya. Polri, kata dia, memiliki kekuatan dan jaringan kerja untuk memberantas korupsi hinga ke desa-desa.

"Kalau kita mau memberantas korupsi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, 34 provinsi, 517 kabupaten/kota,6.000 kecamatan, alatnya itu hanya Polri yang bisa. Hanya polisi yang punya power dan jaringan kerja yang nanti nyambung dengan kejaksaan kita, di seluruh wilayah Indonesia," pungkas Fahri.

Densus Tipikor nantinya akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua atau inspektur jenderal. Kepala Densus bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Anggaran yang dibutuhkan untuk membuat lembaga ini ditaksir mencapai Rp2,6 triliun.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini