Image

Polri Ajukan Rp2,6 Triliun untuk Densus Tipikor, Fahri Hamzah: Wajar Saja!

Agregasi Sindonews.com, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2017, 15:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 13 337 1794805 polri-ajukan-rp2-6-triliun-untuk-densus-tipikor-fahri-hamzah-wajar-saja-9cJe22v5Wy.jpg

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, anggaran Rp2,6 triliun yang dibutuhkan Polri untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih wajar. Dia pun menilai, DPR perlu memudahkan penganggaran Densus Tipikor tersebut.

"Karena itu bagian anggaran Polri dan anggaran Polri semakin besar kita berikan. Wajar saja," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2017).

Lagipula menurut Fahri, jumlah pegawai Densus Tipikor nantinya diyakini lebih banyak daripada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau KPK membiayai 1.000 pegawai, kalau Polri 400 ribuan pegawainya. 400 Ribu dengan 1.000 itu jauh banget bedanya," paparnya.

Selain itu, jumlah kantor Densus Tipikor pun jauh lebih banyak ketimbang Kantor KPK. "Jadi kalau KPK itu Rp1 triliun dan cuma satu kantor, polisi ini ada di 6.000 tingkat kecamatan," ucap Fahri.

"Ya kan, jadi wajar sekali karena 400 ribu pegawai ini dan itu akan menjadi konsep dari Densus sampai tingkat kecamatan, barulah pemberantasan korupsi bisa diterapkan di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Niat Polri membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) tinggal selangkah lagi. Kemarin Polri mengajukan alokasi anggaran Rp2,6 triliun ke DPR untuk mendukung kinerja Densus Tipikor.

Dengan terbentuknya lembaga ini diharapkan pemberantasan korupsi di Tanah Air bisa lebih efektif. Sejauh ini Polri sudah menyusun struktur Densus Tipikor dan berapa jumlah personel yang akan dilibatkan. Berdasar struktur Densus Tipikor yang sudah di susun Mabes Polri, Satuan Tugas tersebut akan dipimpin personel berpangkat inspektur jenderal atau berbintang dua.

(Baca juga: Simak! Rp2,6 Triliun untuk Pembentukan Densus Tipikor, Berikut Rinciannya!)

Untuk mempercepat pembentukan Densus Tipikor, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR. Walaupun mendukung penuh pembentukan Densus Tipikor, DPR meminta Polri mematangkan konsep dan kerja Densus Tipikor, termasuk memastikan agar kesatuan tersebut akan benar-benar bersih.

”Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung. Pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2017.

(Baca juga: Peluk Hangat KPK Siap Sambut Kelahiran Densus Tipikor)

Tito membeberkan, dana Rp2,6 triliun dianggarkan untuk sejumlah kebutuhan, yakni anggaran untuk belanja pegawai yang jumlahnya 3.560 personel senilai Rp786 miliar, belanja barang operasional penyelidikan dan penyidikan Rp359 miliar, dan belanja modal Rp1,55 triliun.

Pembuatan sistem, kantor, serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan juga telah masuk dalam anggaran tersebut. Polri juga akan membentuk satuan-satuan tugas penanganan tindak pidana korupsi di setiap wilayah.

Satuan tugas tindak pidana korupsi kewilayahan akan meliputi 6 satuan tugas tipe A, 14 satuan tugas tipe B, dan 13 satuan tugas tipe C. ”Kedudukan Kepala Densus Tipikor di bawah langsung Kapolri. Jumlah kebutuhan 3.560 personel, ini bisa dipenuhi dari personel yang ada,” katanya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini