Image

FOKUS: Nomor Ponsel Terintegrasi NIK, Pencegah Kriminalitas hingga Mencermati Kesiapannya

Tim Okezone, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2017, 18:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 13 337 1794893 fokus-nomor-ponsel-terintegrasi-nik-pencegah-kriminalitas-hingga-mencermati-kesiapannya-HubXnlB9PI.jpg Ilustrasi registrasi nomor ponsel. (Foto: Cnet)

MULAI 31 Oktober 2017 hingga Februari 2018, masyarakat Indonesia yang menggunakan telepon seluler (ponsel) wajib melakukan registrasi berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) yang dimilikinya. Nomor identitas pendaftaran ulang tersebut harus sesuai dengan yang ada di kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK). Langkah ini diterapkan pemerintah untuk menertibkan penggunaan kartu prabayar dan pascabayar ponsel serta mencegah terjadinya tindak kriminal via layanan multimedia yang belakangan marak terjadi.

Penerapan pendaftaran ulang tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Caranya cukup mudah, cukup mengirim SMS ke 4444 dengan format NIK# NomorKK#. Lalu sampai sekarang jumlah registrasi ke operator ponsel sudah mencapai 36.521.872 NIK.

Ini merupakan bagian dari langkah pemerintah menerapkan identitas tunggal nasional. Jadi, nantinya identitas setiap warga negara Indonesia, termasuk nomor ponsel, bakal terintegrasi dengan NIK yang tertera di KTP elektronik yang dimiliki. Selain itu, tentunya juga untuk mencegah penyalahgunaan nomor ponsel yang mengarah ke kriminalitas.

(Baca: Soal Aturan Ketat Penggunaan Ponsel, Indonesia Bisa Berkaca pada Lima Negara Ini)

Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan, registrasi pelanggan ponsel yang terintegrasi NIK akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Melalui integrasi identitas, pemerintah berharap dapat meniadakan atau setidaknya menekan angka penyalahgunaan nomor ponsel yang kerap digunakan sebagai sarana pendukung tindak kejahatan.

"Sebagai komitmen memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. Selain itu, manfaat lain adalah adanya keamanan, transparansi, dan pelayanan nilai tambah bagi masyarakat," ungkap Menkominfo.

Demi terwujudnya visi pemerintah, Menkominfo Rudiantara berharap masyarakat mendukung kebijakan ini. Bagi mereka yang tidak melakukan daftar ulang, Kemenkominfo akan melakukan pemblokiran nomor ponsel terhadap nomor tak terdaftar. Sanksi tegas pun berlaku bagi operatur seluler. Sanksi administrasi hingga pencabutan izin dapat dikenakan kepada operator seluler yang tak mengakomodasi visi pemerintah.

(Baca: Registrasi Kartu Prabayar dengan Validasi Data Dukcapil akan Diberlakukan, Ini Proses dan Caranya)

Sementara itu Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menuturkan penerapan kebijakan ini harus dibarengi kesiapan Kemenkominfo beserta seluruh pihak terkait lain untuk mengelola data pelanggan dengan baik. Pelanggan layanan seluler, kata dia, berhak atas terjaganya kerahasiaan identitas pribadinya.

"Pemerintah harus menjamin bahwa data pribadi milik konsumen tidak disalahgunakan, baik untuk kepentingan komersial dan komersial tanpa seizin konsumen sebagai pemilik data pribadi," jelas Tulus kepada Okezone, Jumat (13/10/2017). Maka itu, Kemenkominfo harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan data pribadi masyarakat terkait kebijakan yang mewajibkan seluruh pengguna ponsel mendaftarkan ulang nomornya.

Menurut Tulus, pembenahan sektor hulu jauh lebih penting dan perlu diprioritaskan. Misalnya terkait penertiban promosi produk, banyak operator penyedia layanan seluler yang memicu perang tarif dengan sangat masif.

Selain itu, perihal upaya menekan angka kejahatan berbasis jaringan seluler, pemerintah harus menmberikan formula lebih tepat untuk mewujudkannya. Sebab dalam ketentuan yang berlaku, setiap pelanggan masih berhak memiliki tiga nomor ponsel dari masing-masing operator. Dengan ketentuan tersebut, upaya pemerintah menekan angka kejahatan berbasis jaringan seluler akan kontraefektif.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini