Image

Bupati Kukar Rita Widyasari Tantang KPK Jerat dengan Pasal Pencucian Uang

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2017, 00:20 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 13 340 1795188 bupati-kukar-rita-widyasari-tantang-kpk-jerat-dengan-pasal-pencucian-uang-PRQs07Ye6J.jpg Bupati Kukar (Foto: Arie/Okezone)

JAKARTA - ‎Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Rita Widyasari mengaku siap bila dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Namun demikian, Rita menegaskan, KPK harus melakukan pembuktian terbalik atau membuktikan asal-usul uang tersebut apabila ingin menerapkan Pasal TPPU. Pasalnya, ‎klaim Rita, hartanya dapat dibuktikan bukan hasil korupsi.

"Ya (KPK) harus dipembuktian terbalik. (Kalau) saya siap membuktikan," kata Rita usai diperiksa sebagai saksi untuk Heri Susanto Gun di gedung Merah Put‎ih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2017).

Menurut Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur tersebut, terdapat beberapa persyaratan untuk menjerat dirinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"TPPU juga kan ada syaratnya. Kalau uangnya memang hasil korupsi," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menyita empat mobil mewah milik Bupati Kukar, Rita Widyasari yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Namun demikian, pernyataan mobil mewah hasil korupsi tersebut dibantah oleh Rita.

Rita mengklaim dirinya tidak pernah menerima suap dalam bentuk apapun, apalagi disamarkan dengan menggunakan nama orang lain. "(Jadi) empat mobil yang diambil, satu (merk) Everest, itu tahun 2007, saya pakai kampanye. Yang satu Land Cruiser, itu mobil DUM, mobilnya Pemda," jelasnya.

"Terus Hummer yang diambil (KPK), itu tahun 2008, punya ibu saya. Terus Alphard, itu yang baru," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, KPK resmi menetapkan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari sebagai tersangka. Rita dijerat dengan dua pasal sekaligus yakni terkait kasus dugaan gratifikasi dan suap.

‎Rita diduga menerima uang korupsi sebesar Rp12,9 Miliar dari dua kasus dugaan korupsi tersebut. Pada kasus pertama, Bupati Kukar, Rita Widyasari diduga menerima uang suap dari Dirut PT SGP, Hery Susanto Gun sebesar Rp6 miliar.

Suap tersebut dimaksudkan untuk memuluskan pemberian izin lokasi untuk keperluan inti plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kupang Baru. Suap tersebut terjadi sekira Juli dan Agustus 2010.

Sedangkan kasus kedua, Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur tersebut diduga secara bersama-sama dengan Komisaris PT MBB, Khairudin menerima gratifikasi sebesar 775 Dollar Amerika atau setara Rp6,975 miliar.

Dugaan gratifikasi tersebut berkaitan dengan pengurusan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara dalam kurun waktu Rita menjabat ‎sebagai Bupati Kutai Kartanegara.

Rita pun disangkakan melanggar dua pasal sekaligus.‎ Sebagai penerima suap Rita disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomer 20 tahun 2001.

Sedangkan terkait penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sebagai pemberi suap Hery Susanto disangkakan melangar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomer 20 tahun 2001.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini