Image

Pengusaha: Struktur Skala Upah Harus Mampu Memicu Produktivitas Kerja

Advertorial, Jurnalis · Jum'at 13 Oktober 2017, 16:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 13 542 1794842 pengusaha-struktur-skala-upah-harus-mampu-memicu-produktivitas-kerja-qHim4Wq5qA.jpg Konsolidasi Dewan Pengupahan se-Indonesia (Foto: Ist)

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional, Bob Azzam, menyambut baik penyelenggaraan Konsolidasi Dewan Pengupahan Nasional Se-Indonesia yang mengusung tema “Sistem Pengupahan Ideal yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Mendorong Daya Saing.”

Menurut Bob, kegiatan yang diselenggarakan selama empat hari ini (11-14 November 2017) ini menjadi momentum yang pas untuk membicarakan isu pengupahan dan technology distruption yaitu perkembangan teknologi yang mengarah pada terciptanya pekerjaan baru dan menghilangkan jenis pekerjaan lama.

"Tema ini bagus sekali. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi isu technology distruption. Tantangan ketenagakerjaan ke depan sangat berat. Kita menghadapi perubahan-perubahan teknologi yang kita belum tahu sebelumnya," kata Bob.

Ditambahkan Bob, sistem pengupahan yang ideal adalah bukan hanya mampu menciptakan keadilan bagi pengusaha dan pekerja namun juga bisa mengantisipasi perubahan zaman.

"Jadi kita di sini ditantang memformulasikan sistem pengupahan yang bukan hanya berkeadilan antara perusahaan dengan serikat pekerja tapi juga yang bisa menghadapi tantangan ke depan," tutur Bob.

Struktur skala upah yang baik, tambah Bob, selain menciptakan keadilan dan mampu mengantisipasi perubahan juga bisa mendorong produktivitas pekerja.

"Bagaimana merancang sistem upah yang bisa memicu munculnya produktivitas. Struktur dan skala upah yang kita harapkan adalah yang bisa mendorong produktivitas, dan produktivitas itu muncul jika ada kompetensi pekerja," ujar Bob.

Saat ini Pemerintah telah memiliki program-program untuk meningkatkan kompetensi pekerja seperti penguatan akses dan mutu pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja. Lalu ada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Bob mendukung program pemerintah tersebut karena menurutnya sistem dan struktur skala upah bisa berjalan dengan baik bila pekerja memiliki kompetensi.

"Jadi jangan sampai skala upah itu hanya menaikan upah tanpa meningkatkan kompetensi. Jadi struktur dan skala upah akan menjadi baik sepanjang kompetensi ini siap," ungkap Bob.

Sementara itu, terkait pemberlakuan struktur dan skala upah yang akan mulai berlaku pada 23 Oktober 2017, Bob meminta pemerintah jangan terlalu keras terhadap perusahaan yang belum bisa menerapkan aturan tersebut. Pasalnya mayoritas perusahaan di Indonesia masih butuh bimbingan dalam penerapannya.

"Kita berusaha untuk mempersiapkan diri tapi kita ingin sifatnya pembinaan. Jadi jangan sampai perusahaan yang belum mampu menerapkan struktur dan skala upah langsung diberikan peringatan lalu disanksi. Itu tidak akan membuat kondisi menjadi lebih. Malah akan memunculkan perlawanan-perlawanan karena tidak semua perusahaan itu perusahaan besar," kata Bob.

Bob mengungkapkan, 60 persen dunia usaha Indonesia ada di sektor informal dan 40 persen di formal. Dari yang formal, yang well manage itu hanya 20 persen sedangkan industri besarnya hanya 1 persen.

"Jadi jangan membayangkan semua perusahaan itu seperti perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang kecil dan baru berkembang ini harus dibina. Jadi proses pembimbingan, pelatihan, edukasi itu sangat penting," kata Bob.

Perihal berlakunya sistem struktur dan skala upah, Bob mengusulkan agar ada suatu badan yang sifatnya mendidik. Baik untuk unsur serikat pekerja maupun unsur perusahaan agar mereka bisa mengaplikasikan manajemen sistem struktur dan skala upah yang maju.

"Bukan hanya serikat pekerja, di perusahaan juga masih banyak yang belum terampil dalam membangun struktur upah. Jadi butuh pembinaan," tutur Bob.

(hth)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini