Image

Kasus Suap Ketua Pengadilan Tinggi Manado, MA Diminta Bersihkan Aparatur Hakim Bermoral Rendah

Mufrod, Jurnalis · Sabtu 14 Oktober 2017, 00:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 10 14 340 1795222 kasus-suap-ketua-pengadilan-tinggi-manado-ma-diminta-bersihkan-aparatur-hakim-bermoral-rendah-VAlzpYkchg.jpg Mahkamah Agung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kasus korupsi yang melibatkan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Manado, Sudiwardono yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi akibat menerima suap, membuat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) mendesak Mahkamah Agung (MA) melakukan evaluasi total bagi aparatur badan peradilan.

"Tidak ada pilihan lain bagi MA, inilah saatnya untuk melakukan evaluasi total mengenai kualitas dan etika serta kompetensi SDM hakim di seluruh Indonesia," kata Laksanto Utomo, Ketua Umum APPTHI

Evaluasi total ini sangat mendesak untuk membersihkan MA dan badan peradilan yang ada di bawahnya dari aparatur bermoral rendah. Selain itu, MA juga harus meningkatkan pengawasan internal terhadap hakim dan panitera pengganti serta seluruh aparatur di badan peradilan.

"Agar mampu mencegah terjadinya kembali pelanggaran hukum, kode etik, dan pedoman perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai yang diamanatkan Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia," kata Laksanto.

APPTHI mendorong MA harus serius dan mempunyai komitmen tinggi untuk melakukan bersih-bersih dan membereskan jajaran dan internal yang ada di bawahnya demi tegaknya hukum dan keadilan, serta terwujudnya visi MA, yakni Badan Peradilan Yang Agung.

"Pelibatan publik dalam mendukung upaya membangun citra dan wibawa MA dan jajarannya pun perlu dipertimbangkan, agar adanya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan MA," kata Laksanto.

APPTHI menyampaikan desakan tersebut karena aparatur peradilan termasuk hakim, masih tetap ada yang melakukan perbuatan tercela, yakni menerima suap seperti yang dilakukan KPT Manado, Sudiwardono.

"OTT KPK kembali mempermalukan institusi MA dan Badan Peradilan serta menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk APPTHI," kata Laksanto.

Sejatinya, lanjut Laksanto, seorang KPT yang membawahi beberapa pengadilan negeri, harusnya menjadi suri teladan bagi jajaran di bawahnya untuk selalu menjaga kehormatan, keluhuran, martabat, dan prilakunya.

"Menjaga prilaku itu adalah sebuah kewajiban moral dan etika yang tidak boleh diabaikan setiap hakim, apalagi seorang KPT. Jika pimpinan badan peradilan dan hakim abaikan etika dan moral, maka penegakan hukum dan keadilan akan lumpuh, serta semakin merusak sendi-sendi hukum dan keadilan," tandasnya.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini