Image

Pilkada 2018, Anggaran Negara yang Dikeluarkan Bisa Mencapai Rp20 Triliun

Reni Lestari, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2017, 12:58 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 10 23 337 1800609 pilkada-2018-anggaran-negara-yang-diperlukan-bisa-mencapai-rp20-triliun-6l0TxmN0fk.jpg ilustrasi

JAKARTA - Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengungkapkan, jumlah dana hibah penyelenggaraan Pilkada yang sudah ditandatangani mencapai Rp15,2 triliun. Anggaran tersebut tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu dan insitusi keamanan.

"Penandatangan NPHD total sebanyak Rp15,2 triliun, biaya demokrasi kita. Naik, karena digunakan standar APBN sehingga tinggi," kata Sumarsono dalam rakor persiapan Pilkada serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10/2017).

(Baca Juga: Pilkada 2018, Menko Wiranto Minta Bawaslu Segera Selesaikan Indeks Kerawanan di Daerah)

Sumarsono menjelaskan, jumlah tersebut berpotensi bertambah hingga menjadi Rp20 triliun mengingat belum semua daerah menandatangani NPHD dengan KPU, Bawaslu, Panwaslu dan TNI/Polri. Ia pun mengakui bahwa ongkos demokrasi Pilkada tahun depan memang cukup fantastis.

"Jadi cost Rp15,2 (triliun) baru yang terecord. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp20 triliun. Luar biasa. Mudah-mudahan ini suskes karena ini harga proses demokrasi," ujarnya.

Ia menjelaskan, 171 peserta Pilkada serentak 2018 terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Sebanyak 17 pemerintah provinsi telah menyepakati dana hibah dengan KPU, 16 provinsi dengan Bawaslu, dan satu provinsi, yakni Maluku belum menandatangani NPHD.

"Penandatangan dengan pengamanan, dua provinsi sudah, sedangkan yang belum sebanyak 15 provinsi. Ini kita harapkan diselesaikan dan dibahas," ujarnya.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, 90 daerah sudah menyepakati dana hibah dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sementara yang belum menyepakati ada 64 kabupaten/kota. "Hambatannya karena belum tebetntuk Panwas, lalu penghitungan belum clear. Kita selsaikan sebaiknya karena Pilkada enggak mungkin jalan tanpa pengawasan," ujar dia.

Mengatasi hambatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan surat untuk mempermudah penandatanganan NPHD dengan Panwaslu kabupaten/kota.

"Pemerintah telah menerbitkan surat bahwa dalam hal Panwas kabupaten/kota belum terbentuk, maka pembahasan NPHD Panwasu dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi," ujarnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini