Image

Waduh! Langkah Menuju Komunitas ASEAN Tersandung Krisis Rohingya

Agregasi Antara, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2017, 15:17 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 10 30 18 1805072 waduh-langkah-menuju-komunitas-asean-tersandung-krisis-rohingya-wk948OGBF5.jpg Pengungsi Rohingya terlihat di kamp penampungan. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Pakar politik ASEAN Studies Center Universitas Gadjah Mada Karina Larasati menilai bahwa kasus kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya akan menjadi ujian menuju "ASEAN Community" pada 2025.

"Inti dari komunitas ASEAN kan adalah integrasi di segala sektor, tidak hanya urusan bisnis atau politik," kata Karina saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin (30/10/2017).

BACA JUGA: Myanmar Terus Dibanjiri Kritik Terkait Rohingya, Ribuan Orang Berkumpul Bela Negara

Inti dari integrasi ini, tutur Karina melanjutkan, adalah penyatuan pemahaman dan pandangan dari masyarakat negara-negara anggota ASEAN dan saling bekerja sama untuk kesejahteraan kemanusiaan. Namun, yang terjadi justru tidak seimbangnya proses integrasi yang dilakukan ASEAN hingga sekarang.

"Yang menonjol sampai sekarang hanya kerjasama dan integrasi di bidang ekonomi, politik dan keamanan, sementara bidang sosial masih kurang diperhatikan," tukas Karina.

BACA JUGA: Berusaha Kendalikan Populasi, Bangladesh akan Dorong Pemandulan Pria Rohingya

Terlebih dengan sikap Myanmar yang cenderung tertutup pada kasus kemanusiaan di negaranya semakin menghambat upaya pengintegrasian dan implementasi komunitas ASEAN.

"Mereka bersikukuh dengan sifat tertutup, berarti integrasi kemanusiaan dan HAM belum berjalan dengan baik. Padahal integrasi bidang ini bisa menyentuh dan berdampak ke segala aspek," ucapnya.

BACA JUGA: Alhamdulillah... Pemerintah Myanmar Beri Lampu Hijau kepada PBB untuk Bantu Pengungsi di Rakhine

Terkait masalah tersebut, Dewan Keamanan PBB mengutarakan keprihatinan mendalam bahwa pasukan keamanan Myanmar dan warga Myanmar yang main hakim sendiri bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman di sana.

Dewan Keamanan PBB juga merancang resolusi yang salah satu isinya mendesak Myanmar membuka akses untuk para pekerja kemanusiaan untuk masuk Rakhine dan juga berisi desakan agar para penyelidik HAM PBB diberi akses ke Rakhine untuk melaporkan tuduhan kekejaman dan menyerukan penunjukkan penasihat khusus PBB untuk Myanmar.

BACA JUGA: Kepada Panglima Militer Myanmar, Menlu AS Desak Penghentian Kekerasan atas Muslim Rohingya

Rancangan ini juga berisi desakan kepada Myanmar untuk menerapkan rekomendasi sebuah komisi yang diketuai mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan yang salah satunya merekomendasikan agar Rohingya mendapatkan hak kewarganegaraan.

Sebanyak 1,1 juta penduduk Rohingya selama berpuluh-puluh tahun mendapatkan perlakuan diskriminatif dari Myanmar, dan sejak 1982 ditolak status kewarganegaraannya sehingga membuat mereka menjadi manusia tanpa negara.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini