Image

Menjadi Delegasi Indonesia di Konfrensi UNCAC Anti Korupsi, Ini Pesan Yasonna Laoly

Ahmad Sahroji, Jurnalis · Rabu 08 November 2017, 05:52 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 07 18 1810198 menjadi-delegasi-indonesia-di-konfrensi-uncac-anti-korupsi-ini-pesan-yasonna-laoly-ZCgpey62Wu.jpg Menkumham Yasonna H Laoly (Foto:IST)

WINA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly menjadi ketua delegasi Indonesia saat berbicara mengenai perhatian Indonesia, di Konferensi Sesi ke-7 Negara Pihak (Anggota) Konvensi PBB tentang Anti Korupsi di Wina, Austria, Senin 6 November 2017.

Dalam konfrensi bertajuk "7th Session Conference of State Parties of the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)" itu Menteri Yasona menungkapkan, Indonesia telah berpartisipasi dalam peninjauan implmentasi UNCAC pada putaran pertama sebelumnya. Dan juga berpartisipasi pada peninjauan pada putaran kedua yang membahas tentang implementasi UNCAC.

“Saya sepenuhnya berharap bahwa putaran kedua proses review atau peninjauan ini akan menghasilkan rekomendasi yang dapat menguntungkan bagi Indonesia. Khususnya untuk memperbaiki jenjang legislatif dan dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik akan bantuan teknis,” tutur dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/11/2017).

Terkait review atau peninjauan akan implementasi UNCAC dan bantuan teknis tersebut, dengan sepenuhnya menyadari pentingnya mekanisme peninjauan untuk membantu negara pihak (anggota) dalam mengimplementasikan UNCAC secara efektif.

Menteri Yasonna juga mengingatkan kepada para delegasi di Konferensi UNCAC, bahwa para koruptor akan melakukan segala cara untuk menghindari pengadilan. Indonesia telah mengalami sebuah aksi yang disebut sebagai “forum shopping” yang dilakukan oleh korup-tor sebagai petualang investor untuk menghindari pengadilan.

Koruptor, tambah dia, telah mencoba untuk menantang dan membatalkan penilaian pidana yang diberikan terhadaap mereka oleh pengadilan nasional dengan mengajukan klaim melalui pengadilan arbitrase komersil internasional.

“Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Negara-negara dimana asset berada memiliki peran penting dalam mencegah praktek yang sewenang-wenang ini," tutur dia mengimbau para delegasi Konferensi Sesi ke-7 Negara Pihak (Anggota) Konvensi PBB tentang Anti Korupsi.

Dikatakan Yasonna, sudah saatnya negara anggota di konferensi tersebut mencari solusi konkret dari permasalahan korupsi yang sudah sangat mengkhawatirkan. "Sudah menjadi tugas konferensi ini untuk merealisasikan komitmen ini,” pungkas dia.

Berkaitan dengan bantuan teknis, Menkumham memandang bantuan teknis harus dirancang secara khusus dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara anggota. Hal itu, juga termasuk dengan bantuan dalam membuka dan menghubungkan komunikasi dengan negara yang diminta dalam konteks bantuan hukum yang saling menguntungkan.

(fin)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini