Image

Kemendagri: Ada 12 Juta Penganut Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Selasa 14 November 2017, 14:13 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 14 337 1813772 kemendagri-ada-12-juta-penganut-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-Zc8dJnh7G7.jpg Dirjen Dukcapik Zudan Arif saat beri keterangan ke awak media (Foto: Harits/Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa penghayat kepercayaan bisa dimasukan keyakinanya dalam kolom agama kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Kemendagri menyebutkan ada 12 juta warga penganut kepercayaan di Indonesia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemedagri, Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, saat ini terdapat kurang lebih 12 juta jumlah para penganut kepercayaan dan di mana setengahnya sudah memiliki KTP. Kemendagri mempertimbangkan akan ada pergantian e-KTP lagi nantinya.

“Penghayat jumlahnya 12 juta kurang lebih dan diprediksi usia dewasa 6-8 juta, artinya akan ada 6-8 juta KTP yang berganti,” kata Zudan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017).

 (Baca: Usai Dikabulkan MK, Belum Ada Penghayat Kepercayaan yang Perbarui e-KTP)

Zudan pun menjamin kepada para penganut kepercayaan nantinya tertera di blangko dan tidak perlu khawatir dengan permasalahan blangko yang masih belum tersedia. Sebab ia dirinya meyakini bahwa blanko untuk para pengahayat kepecayaan akan tersedia nantinya.

“Teman-teman tak perlu khawatir karena bisa dipenuhi dari 16 juta yang akan kita adakan di awal 2018,” paparnya.

Tak cuma itu, Zudan juga berharap dilakukannya penandatanganan kontrak pengadaan blangko e-KTP dengan 3 perusahaan yang ditentukan dari katalog elektronik sektoral ini dapat berjalaj dengan lancar dalam dua tahun kedepannya.

“Mudah-mudahan penyediaan blangko lancar dua tahun ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini