Image

Putusan Hakim Dianggap Keliru, Warga Pulau Pari Ajukan Banding soal Tuduhan Aksi Pungli

Muhamad Rizky, Jurnalis · Selasa 14 November 2017, 20:18 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 14 338 1814055 putusan-hakim-dianggap-keliru-warga-pulau-pari-ajukan-banding-soal-tuduhan-aksi-pungli-55pCYfT3iD.jpg Warga Pulau Pari saat unjuk rasa. Foto Okezone/Taufik Fajar

JAKARTA - Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara terhadap warga Pulau Pari yang dinyatakan bersalah dan memvonis enam bulan penjara. Putusan tersebut dinilai keliru dan tidak bisa membuktikan bahwa ketiganya bersalah.

Koordinator Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP), Ony Mahardika mengatakan hingga proses persidangan berakhir, majelis hakim tidak dapat membuktikan tuduhan aksi pemerasan dengan ancaman yang dilakukan tiga warga pulau pari tersebut.

Bahkan saksi pengunjung yang dihadirkan dalam persidangan pun menyatakan ketiadaan bentakan, suara keras, mata melotot dan ancaman fisik lainnya yang ditujukan kepada mereka. “Tuduhan melakukan pungutan liar dan melanggar pasal 368 tersebut tidak terbukti,” ucap Ony dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (14/11/2017).

(Pantai Pasir Perawan. Foto Grivy)

Ony menambahkan, UU nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi yang digunakan hakim keliru. Ketiadaan izin yang dimiliki warga Pulau Pari dalam mengelola pantai perawan seharusnya masuk permasalahan hukum administrasi dan bukan termasuk sanksi pidana.

“Sehingga sanksi yang diberikan pun selayaknya teguran, dan bukan pidana,” tuturnya.

Menurutnya, masyarakat Pulau Pari sudah sejak lama mengelola lokasi wisata Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari tersebut. Dari sana masyarakat secara swadaya telah membangun banyak fasilitas yang menunjang pariwisata di wilayah itu.

“Dan, selama itu pula, pemerintah lokal tidak pernah mensosialisasikan adanya pelarangan donasi. Padahal, mereka mengetahui warga melakukan pengambilan donasi,” terangnya.

Sebelumnya Hakim Ketua Agusti yang memimpin jalannya sidang memutuskan kepada tiga orang warga Pulau Pari yakni Mustaghfirin alias Boby, Mastono Alias Baok, Bachrudin alias Edo dihukum enam bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan sejak penangkapan.

Ketiganya dianggap bersalah dengan melakukan pemerasan hal tersebut sesuai dengan Pasal 368 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 7 November Lalu. Ketiganya ditangkap petugas kepolisian pada 11 Maret 2017 lalu.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini