Image

KPU Sampang Temukan Oknum PNS Jadi Anggota Parpol

Agregasi Antara, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 02:30 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 14 519 1814166 kpu-sampang-temukan-oknum-pns-jadi-anggota-parpol-T67NDlXbNs.jpg foto: Illustrasi Okezone

SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, Jawa Timur menemukan oknum pegawai negeri sipil yang menjadi anggota salah satu partai politik di wilayah itu.

"Temuan adanya PNS yang menjadi partai politik itu, berdasarkan verifikasi berkas administrasi keanggotaan dan kepengurusan partai politik yang diajukan pengurus parpol ke KPU Sampang," kata Ketua KPU Sampang Syamsul Arifin di Sampang, Selasa (14/11/2017).

Sesuai dengan ketentuan, PNS tidak boleh berpolitik, menjadi anggota ataupun pengurus partai politik tertentu. Namun, hasil verifikasi berhasil dokumen keanggotaan partai politik peserta pemilu yang diajukan pengurus partai politik ke KPU Sampang, ditemukan oknum PNS dimasukkan sebagai anggota partai politik.

Selain PNS, tim verifikator KPU Sampang juga menemukan adanya anggota TNI dan Polri yang masih aktif juga menjadi anggota partai politik.

"Ada juga yang memiliki keanggotaan parpol ganda. Misalnya, menjadi partai A tapi juga tercatat sebagai anggota di parpol B," ujar Syamsul.

Temuan adanya PNS, TNI dan Polri yang menjadi anggota partai politik itu, setelah pihaknya melakukan verifikasi berkas dokumen keanggotaan partai politik yang disetorkan ke KPU Sampang.

KPU mencocokkan data keanggotaan partai politik peserta pemilu melalui data kartu tanda anggota (KTA) parpol dengan KTP elektronik yang juga disetor ke KPU Sampang dengan sistem informasi partai politik (sipol) dari KPU pusat.

"Dari pencocokan data-data itu, akhirnya ditemukan ada yang TNI/Polri, PNS dan ada data keanggotaan ganda," katanya.

Hingga saat ini, ia belum memastikan jumlah total data keanggotaan ganda itu, karena proses verfikasi penelitian berkas administrasi hingga kini masih berlangsung.

Setelah dilakukan penelitian administrasi, selanjutnya KPU setempat akan memberikan kesempatan terhadap parpol untuk melakukan perbaikan terkait dengan temuan data ganda tersebut.

"Parpol yang datanya bermasalah masih bisa diperbaiki, kemudian diserahkan lagi kepada kami," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini