Image

Kemlu dan Organisasi Migrasi Dunia Rancang Rencana Keamanan untuk TKI

Rabu 15 November 2017, 12:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 11 15 18 1814377 kemlu-dan-organisasi-migrasi-dunia-rancang-rencana-keamanan-untuk-tki-NQBnOMKRB4.jpg Diskusi Kemlu dan Organisasi Migrasi Dunia tentang rencana keamanan pekerja migran. (Foto: Kemlu RI)

JAKARTA - Kontribusi pekerja migran dan kejahatan dalam migrasi menjadi dua isu utama yang masih disoroti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dalam upaya melindungi para buruh migran Tanah Air. Kedua hal itu pun dibahas dalam diskusi proses penyusunan Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM) yang dihelat Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (OINB) Kemlu dengan International Organization for Migration (IOM).

Direktur Sosial Budaya dan OINB, Kamapradipta Isnomo, menjelaskan, perlindungan pekerja migran Indonesia adalah prioritas nasional, dan harus direfleksikan dalam berbagai wahana diplomasi.

“Oleh karena itu, penyusunan GCM perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendukung penguatan mekanisme perlindungan bagi pekerja migran Indonesia,” ujar Kamapradipta, lewat siaran pers yang diperoleh Okezone, Selasa (15/11/2017).

Kamapradipta menambahkan, hasil konsultasi tersebut akan sangat memperkaya bahan posisi Indonesia untuk proses negosiasi penyusunan GCM yang akan dilaksanakan pada awal 2018 di New York, Amerika Serikat.

BACA JUGA: Tepuk Tangan! PBB Apresiasi Upaya Indonesia Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Dalam diskusi yang diikuti para pemangku kepentingan terkait buruh migran tersebut, isu pertama yaitu kontribusi pekerja migran dalam pembangunan berkelanjutan disoroti pada aspek tata kelola migrasi. Penyelesaian isu ini membutuhkan pendekatan holistik, sinergis dan koherensi kebijakan, serta penciptaan jalur migrasi teratur dan aman.

Pembahasan isu kedua, yaitu kejahatan dalam migrasi, memotret fenomena perdagangan orang dan penyelundupan manusia, faktor pendorong migrasi, serta upaya penguatan perlindungan bagi pekerja migran.

Para peserta juga menekankan pentingnya akses ke sejumlah layanan publik seperti kesehatan dan perbankan, perlindungan hukum dan konsuler, serta hak untuk berkomunikasi dan bergerak bagi para pekerja migran. Hal lain yang juga menjadi fokus adalah perlunya upaya bersama mengidentifikasi peluang untuk mempermudah akses bekerja atau tinggal di luar negeri bagi WNI, sekaligus memastikan arus migrasi masuk ke Indonesia sejalan dengan kepentingan nasional.

Komite Pekerja Migran PBB memberikan apresiasinya atas usaha Indonesia dalam perlindungan pekerja imigran di luar negeri. Penghargaan tersebut disampaikan pada dialog wakil Pemerintah Indonesia dengan salah satu badan di PBB tersebut di Kota Jenewa, Swiss, September lalu.

Pada dialog itu pihak pelapor untuk Indonesia, Can Uver, menyampaikan apresiasi Komite Pekerja Migran PBB atas upaya-upaya sistematis yang dilakukan Indonesia ke arah peningkatan pekerja migran. Namun bukan hanya untuk pekerjanya, upaya itu juga ditujukan kepada keluarga mereka.

“Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara pengirim tenaga kerja lainnya dalam hal perlindungan pekerja migran di luar negeri,” ujar Can Uver.

Beberapa hal yang menjadi sorotan pada dialog itu adalah mengenai revisi undang-undang perlindungan pekerja migran yang lebih merefleksikan nilai-nilai Konvensi, kebijakan penghentian pengiriman TKI ke 19 negara di Timur Tengah, kerjasama internasional dan bilateral di bidang perlindungan pekerja migran, pengelolaan remitansi, kekerasan terhadap pekerja migran wanita, kasus-kasus perdagangan manusia, penanganan kasus pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri serta kemitraan pemerintah dengan masyarakat madani, khususnya LSM. (Hotlas Mora Sinaga/Magang)

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini