Image

Tak Penuhi Pemeriksaan KPK, Novanto: Saya Sedang Ajukan Gugatan ke MK

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 12:12 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 15 337 1814364 kembali-mangkir-dari-pemeriksaan-kpk-novanto-saya-sedang-ajukan-gugatan-ke-mk-gEEWsHIQgp.jpg Ketua DPR RI Setya Novanto (dok. Antara)

JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto ‎kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini, Novanto dijadwalkan diperiksa perdana sebagai tersangka setelah dijerat kembali oleh KPK dalam kasus korupsi e-KTP.

Novanto beralasan ketidakhadirannya di KPK itu karena dirinya bersama tim kuasa hukumnya sedang mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002‎ ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita lihat saja. Kan saya sudah kirim surat juga ke KPK karena sedang mengajukan gugatan ke MK," ujar Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

(Baca Juga: JK Pertanyakan Langkah Setya Novanto Gugat UU KPK ke MK: Kenapa Baru Diajukan?)

Saat ditanya kapan akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan dirinya tetap akan menunggu hasil judicial review di MK. "Pokoknya kita uji lah. Sama-sama kita uji supaya tidak ada perbedaan-perbedaan," tegasnya.

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Atas perbuatannya, S‎etya Novanto disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1‎ KUHP.

Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi menjelaskan alasan Novanto tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut karena pihaknya sedang menguji materiil atau Judicial Review Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002‎ ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Diketahui, ‎terdapat dua pasal dalam UU KPK yang dipermasalahkan Novanto dan tim kuasa hukumnya. Dua Pasal tersebut akni Pasal 12 dan Pasal 46 Ayat (1) dan (2). Menurut Frederich, Pasal 46 mengenai penyidikan telah bertentangan dan terkesan mengabaikan UUD 1945‎.

Sementara dalam Pasal 12, KPK dapat memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencegahan ke luar negeri maupun pencekalan. Menurut dia, pasal itu bertentangan dengan putusan MK tentang gugatan Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini