Image

Kasus Surat Palsu Pimpinan KPK, Kapolri: Kalau Tidak Terbukti Bisa Dihentikan

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 13:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 15 337 1814434 kasus-surat-palsu-pimpinan-kpk-kapolri-kalau-tidak-terbukti-bisa-dihentikan-QjpQFBFnXw.jpg Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Foto: Puteranegara/Okezone)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa kasus dugaan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bisa dihentikan apabila dalam perjalanan penyidikannya apabila tidak ditemukan unsur pidana.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini memaparkan saat ini, penyidik masih terus meminta keterangan ahli dalam kasus ini. Apabila, lanjut Tito jika memang tak terbukti melanggar unsur pidana maka penyidikan bisa dihentikan.

"Sekarang proses pengumpulan keterangan ahli lain. Kalau nanti memang keterangan ahli lain menyatakan bahwa ini bukan tindak pidana ya kami hentikan," kata Tito usai acara Asean Traffic Police Forum (ATPF) 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

 (Baca: Polri: Belum Ada Tersangka Dalam Kasus Dugaan Surat Palsu Pimpinan KPK)

Dalam kasus ini, Polri telah meningkatkan ke tahap penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/263/XI/2017/Dittipidum, Bareskrim Polri.

SPDP ini sendiri dimulai dari laporan yang dibuat terkait dengan pencegahan Ketua DPR RI Setya Novanto ke luar negeri ini dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Saat ini, lembaga antirasuah sendiri telah kembali menetapkan ketua umum Partai Golkar itu sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Tito memaparkan antara Kepolisian dan KPK memiliki proses penyidikan yang berbeda. Lebih dalam, Tito menjelaskan, dalam undang-undang (UU) KPK, jika sudah tahap penyidikan maka sudah beserta dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kasus itu hanya bisa dihentikan melalui proses pengadilan.

Dikepolisian, lanjut Tito, jika masuk dalam proses penyidikan tak masalah apabila tidak disertakan tersangka. Oleh karenanya, jika memang diperjalanan tak ditemukan unsur pidana, maka kasus yang ditangani polri bisa dihentikan.

"Di Polri acuannya KUHAP, KUHAP itu SPDP bisa tanpa tersangka dan bisa dihentikan tengah jalan," ujar Tito.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini