Image

FOKUS: Vonis 1,5 Tahun Penjara Buni Yani, Jalani Proses Hukum agar Tak Lagi Muncul Kasus terkait SARA

Tim Okezone, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 18:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 15 337 1814451 fokus-vonis-1-5-tahun-penjara-buni-yani-jalani-proses-hukum-agar-tak-lagi-muncul-kasus-terkait-sara-svZZbaWLfd.jpg Buni Yani di persidangan. (Foto: Okezone)

BUNI Yani resmi dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung karena terbukti melakukan pelanggaran terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Buni Yani dinyatakan diyakini mengubah video mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mengutip Surah Al Maidah Ayat 51 saat berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dengan menghapus kata 'pakai' kemudian mengunggahnya ke media sosial Facebook.

"Menyatakan terdakwa Buni Yani terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Sapto didampingi hakim anggota dalam amar putusannya, di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Selasa 14 November 2017.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan hal yang memberatkan terdakwa di antaranya perbuatan Buni Yani mengakibatkan keresahan umat beragama, tidak memberi contoh baik sebagai dosen, tak menyesali perbuatannya, dan tidak mengaku bersalah. Vonis tersebut mengakhiri sidang maraton kasus Buni Yani yang sudah berlangsung sejak Juni 2017. Namun setelah divonis, pihak Buni Yani menyatakana segera mengajukan banding dan bahkan melaporkan majelis hakim karena dianggap mengesampingkan fakta persidangan hingga menjatuhkan vonis yang dinilai berat terhadap kliennya.

(Baca: Datang ke Sidang Buni Yani, Amin Rais Berorasi: Jangan Sampai Negara Kia Rusak karena Hukum)

Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta semua pihak menerima vonis tersebut. "Kita hormati putusan itu. Sebelumnya kan berjuang habis-habisan. Ada perjuangan segala macam. Kalau enggak terima kan bisa banding. Kan kita di negara hukum harus begitu. Nah, kalau memang tidak puas kan bisa banding," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Gedung DPR-MPR, Jakarta, Selasa 14 November 2017.

Zulikifi yang juga menjabat ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengimbau pihak-pihak pendukung Buni Yani agar menahan diri dari tindakan anarkis. Bila merasa tak adil, sambung dia, para pendukung Buni Yani sebaiknya menempuh jalur hukum, selanjutnya yakni upaya banding. "Saya kira karena sudah putusan, kita sudah berjuang habis-habisan sebelum pengadilan memutuskan. Setelah putusan kalau merasa kurang adil atau merasa ada ketidakadilan ada jalur hukum silakan bisa banding itu yang saya imbau," tegasnya.

(Baca: Buni Yani: Siapa pun yang Menuduh Saya Memotong Video, Mudah-mudahan Dilaknat Allah)

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memperkirakan proses hukum kasus ini tidak akan berhenti sampai di sini. Menurut dia, masih akan ada pihak-pihak yang melawan vonis tersebut karena merasa tak puas. Meski begitu, Fahri berharap kasus yang menjerat Buni Yani dan sebelumnya juga menjerat mantan Gubernur Ahok harus diakhiri. Adanya prasangka-prasangka dalam setiap jalannya proses hukum dinilai sangat tidak baik.

"Baik itu untuk kasus Ahok maupun kasus Buni Yani harus kita hentikan, karena negara hukum kita ini harus netral dan profesional. Itu saja cara berpikir kita," jelasnya.

Fahri bahkan khawatir isu yang menjurus suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seperti ini terjadi pada Pemilu Presiden 2019 sehingga harus diakhiri. "Ini kan nanti meletup lagi, terus saja muncul kasus, karena ketidakpuasan yang terpendam. Nanti melebar. Saya khawatir melebar sampai pilpres," tuturnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini