Image

KPK Tegaskan Hak Imunitas Tidak Berlaku bagi Tersangka Korupsi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 14:39 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 15 337 1814457 kpk-tegaskan-hak-imunitas-tidak-berlaku-bagi-tersangka-korupsi-ASDEjqmc1F.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berlaku untuk tersangka yang sedang diproses dalam kasus tindak pidana korupsi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menerangkan bahwa aturan hak imunitas terbatas bagi anggota dewan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 80 dan Pasal 224 Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

"Jelas sekali, pengaturan hak imunitas terbatas untuk melindungi anggota DPR yang menjalankan tugas. Tentu hal itu tidak berlaku dalam hal ‎ada dugaan tindak pidana korupsi," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017).

 (Baca: Setya Novanto Absen Hadiri Panggilan KPK sebagai Tersangka Kasus E-KTP Hari Ini)

Dalam Pasal 80 poin (f) UU MD3 memang diatur hak dan kewajiban anggota DPR untuk memperoleh hak imunitas. Sedangkan, Pasal 224 merincikan hak imunitas untuk anggota DPR.

Namun, kata Febri, apabila UU MD3 dipelajari lebih lanjut, maka hak imunitas tersebut tidak berlaku‎ bagi tersangka kasus dugaan korupsi. Pasalnya, kata Febri, tindak pidana korupsi bukan tugas dari anggota DPR.

"Karena melakukan korupsi bukan bagian dari tugas DPR. Maka kita jaga lembaga terhormat ini," jelasnya.

Hal tersebut juga diatur lebih terang dalam Pasal 245 UU MD3. Dimana, dalam Poin 4 huruf c Pasal 245 diatur bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR tidak berlaku bagi anggota dewan yang disangka melakukan tindakan khusus.

"Orang yang diduga melakukan tindak pidana (khusus) tersebut dipahami adalah tersangka," tandas Febri.

Sebagaimana sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya Setnov dijadwakan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Alasan ketidakhadiran Setnov pada pemeriksaan kali ini yakni, karena dirinya sedang melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bukan hanya itu, sebagai anggota dewan, Novanto juga mempermasalahkan surat panggilan KPK yang tidak disertakan izin dari Presiden. Padahal, Ketua Umum Partai Golkar itu menganggap dirinya mempunyai hak imunitas untuk meminta surat izin Presiden dalam panggilan pemeriksaan KPK.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini