Image

Surat Ketidakhadiran Setya Novanto di KPK Ditembuskan ke Presiden Jokowi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 14:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 11 15 337 1814469 surat-ketidakhadiran-setya-novanto-di-kpk-ditembuskan-ke-presiden-jokowi-g6ozIqL24u.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat ketidakhadiran Ketua DPR, Setya Novanto pada pemeriksaan kali ini. Seharusnya, Novanto diperiksa perdana sebagai tersangka setelah dijerat kembali oleh KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, surat pemberitahuan ketidakhadiran Setya Novanto pada pemeriksaan kali ini diterima sekira pukul 10.00 WIB dengan kop surat dari kantor pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Surat yang ditujukan kepada lembaga antirasuah tersebut pun ditembuskan pihak Novanto kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa pejabat lembaga negara lainnya.

(Baca Juga: KPK Tegaskan Hak Imunitas Tidak Berlaku bagi Tersangka Korupsi)

"Tembusan, 1. Bapak Presiden RI; 2. Bapak Ketua MK RI; 3. Bapak Ketua MA RI; 4. Bapak Ketua Komnasham; 5. Bapak Kapolri; 6. Bapak Jaksa Agung RI; 7. Bapak Kabareskrim Polri; 8. Bapak Kapolda Metro Jaya; 9. Bapak Kajati DKI," jelas surat yang disampaikan pihak Novanto kepada KPK.

Dalam surat tersebut, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah merincikan alasan ketidakhadiran Setya Novanto pada pemeriksaan hari ini. Terdapat beberapa poin alasan ketidakhadiran Novanto di anta‎ranya:

1. Klien telah menerima surat panggilan KPK tanggal 10 November 2017 untuk menghadap penyidik KPK.

2. Dalam surat panggilan menyebutkan memanggil: Setya Novanto, pekerjaan: Ketua DPR-RI dst...

3. Bahwa berdasarkan:

- Pasal 1 (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum

- Pasal 20 A huruf (3) UUD 1945

_*bunyi pasal diuraikan_

- Pasal 80 UU Nomor 17 Tahun 2014

_*menyangkut Hak Imunitas_

- UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan

_*Pasal 7 diuraikan..._

4. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 224 Ayat (5) (hak imunitas anggota DPR) dan Pasal 245 Ayat (1)

_*Pasal 224 Ayat (5) diuraikan_

5. Bahwa adanya permohonan judicial review tentang wewenang memanggil klien kami selaku Ketua DPR-RI dst...

6. Bahwa pernyataan Ketua KPK tentang Pansus Angket dst...

7. Bahwa adanya tugas negara pada klien kami untuk memimpin dan membuka sidang Paripurna DPR pada tanggal 15 November 2017

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, menyatakan Novanto belum bisa memenuhi panggilan tersebut sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan judicial review yang diajukan.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini