Image

Bertandang ke DPR, Sekjen Golkar Bahas Kasus Hukum Setya Novanto di KPK

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 18:41 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 15 337 1814642 temui-setya-novanto-di-dpr-sekjen-golkar-bahas-kasus-hukum-di-kpk-7pSDK7PMNK.jpg Sekjen Golkar Idrus Marham dan Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi (Foto: Bayu Septianto)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menemui Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Tak hanya Idrus, pertemuan itu juga dihadiri kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Idrus mengatakan, pertemuan itu dilakukan untuk mempertanyakan alasan Setya Novanto yang kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugana korupsi e-KTP, pada Rabu (15/11/2017).

"Saya sendiri ketemu dengan Bung Setnov ternyata sudah ada penasihat hukumnya, Pak Frederich, tentu saya akan mempertanyakan tentang bagaimana Bung Setnov merespons panggilan pada hari ini untuk hadir di KPK," ujar Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

(Baca Juga: Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Kirim Surat Ketidakhadiran Setya Novanto)

Idrus menambahkan, soal perlunya KPK meminta izin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil Setya Novanto. Hal itu, kata Idrus, sudah dijelaskan Fredrich, selaku kuasa hukum Setya Novanto.

"Setelah itu Pak Fredrich menjelaskan bahwa ternyata setelah undang-undang itu dibuka, itu ada perbedaan-perbedan di dalam memahami aturan itu, ada yang mengatakam perlu izin, ada yang mengatakan tak perlu izin," kata Idrus.

Atas saran Fredrich itulah, Setya Novanto dan tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya untuk memastikan perlu tidaknya izin presiden dalam memanggil Setya Novanto.

"Saya kira itu, Pak Fredrich jelaskan pada saya. Konstruksi berpikir Pak Setnov tak hadir pada hari ini karena memang persoalan ini sedang dilakukan JR (judicial review) di MK‎," tuturnya.

‎Menurut Idrus, alasan ketidakhadiran Setya Novanto, sama dengan alasan KPK yang tidak mau dipanggil Pansus Angket DPR untuk KPK. Saat itu, KPK beralasan menunggu hasil uji materi di MK.

‎"Lalu Pak Fredrich mempertegas kalau konstruksi KPK seperti itu maka tentu selaku penasihat hukum, menyarankan dan memberikan advice pada Setnov juga karena ini sedang dalam proses uji materi di MK," pungkasnya.

(Baca Juga: Setya Novanto Gugat UU KPK ke MK, Wapres JK: Namanya Juga Usaha...)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini