Image

Novanto Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, Pengacara Klaim Presiden Sudah Beri Petunjuk

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 15 November 2017, 21:33 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 11 15 337 1814758 novanto-tak-hadiri-pemeriksaan-kpk-pengacara-klaim-presiden-sudah-beri-petunjuk-Gh5lgcbErK.jpg Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi (Foto: Bayu/Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta membuka dan mengikuti undang-undang yang ada terkait polemik harus ada izin presiden kala Ketua DPR Setya Novanto menjadikan alasan itu untuk tak menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait pernyataan Presiden Jokowi itu, kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi mengklaim tanggapan Jokowi sudah tegas dalam memberikan suatu petunjuk untuk membuka semua undang-undang. Di depan awak media, ia pun memutar video pernyataan Presiden Jokowi itu.

"Pertama kali saya harus memutar video yang saya dapat dari Setneg supaya tahu apa yang sebenarnya Presiden bicara. Saya minta tolong pembicaraan dari Presiden ini tidak dipotong-potong," tutur Fredrich di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

(Baca Juga: Dipanggil KPK, Kuasa Hukum Kirim Surat Ketidakhadiran Setya Novanto)

"Jadi beliau sebagai presiden RI telah sangat tegas beri petunjuk atau perintah buka semua UU. Bahasa semua UU. Jangan sampe ada pihak-pihak tertentu dari teman-teman lalu diberikan komentar-komentar dari KPK. Itu kalian tidak fair," imbuhnya.

Fredrich pun memaparkan bahwa hak imunitas anggota DPR ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD 3 pasal 245 ayat 3. Langkah Novanto ini, menurut Fredrich didukung dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 76/puu-xii/2014.

"Ketika dewan jalankan tugas baik dalam gedung dpr atau di luar dpr maka pemanggilannnya itu wajib mendapatkan ijin dari presiden," tegas Fredrich.

Fredrich pun meminta semua pihak termasuk KPK untuk berakrobat argumentasi. Menurut Fredrich Yunadi, KPK telah melecehkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait pemanggilan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Fredrich menilai KPK membenturkan UU MD3 dengan UUD 1945.

(Baca Juga: Surat Ketidakhadiran Setya Novanto di KPK Ditembuskan ke Presiden Jokowi)

"Saya tanya, UUD yang paling tinggi. Tidak ada UU manapun yang lebih tinggi. Pasal 20 a Ayat 3 Dewan punya hak untuk mengawasi, berbicara dan punya hak imunitas. Hak imunitas ini hak istimewa yang diberikan oleh UU kepada anggota dewan. Gimana sekarang ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memperkosa UUD 45," paparnya.

Fredrich pun lantas membantah bila Novanto berlindung dibalik undang-undang demi menghindari kasusnya di KPK. "Tidak berlindung. Itu hak istimewa diberikan UU," tegasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya bicara soal polemik izin presiden yang menjadi alasan Setya Novanto tak memenuhi panggilan KPK.

"Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti," kata Presiden Joko Widodo seperti yang tertulis dalam siaran pers dari Biro Pers Istana.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini