Ngotot Ingin Jadi Warga Palembang, Ratusan Warga Hadang Kegiatan Bupati Banyuasin

Mewan Haqulana , Okezone · Kamis 16 November 2017 02:01 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 15 340 1814812 ngotot-ingin-jadi-warga-palembang-ratusan-warga-hadang-kegiatan-bupati-banyuasin-KszeHcjDJU.jpg

BANYUASIN - Ratusan warga yang menolak menjadi warga Banyuasin, menggelar aksi massa saat peresmian kantor Lurah Jakabaring Selatan, Sumatera Selatan, Rabu (15/11/2017).

Mereka yang sejatinya tinggal di atas tanah wilayah Kabupaten Banyuasin tersebut, bersikukuh ingin menjadi penduduk Palembang karena letaknya yang berada di perbatasan Palembang-Banyuasin dan selama ini kecipratan fasilitas umum yang dibangun Pemkot Palembang.

Perwakilan aliansi pemuda Tegal Binangun, Radit dalam orasinya, mengklaim semua warga yang tinggal di wilayah Tegal Binangun sepakat untuk tetap menjadi warga Kota Palembang.

"Kami menolak menjadi warga Banyuasin dan kami ingin tetap menjadi warga Kota Palembang. Kami ingin maju dan kami tidak mau mundur," tegasnya.

Aksi massa ini sempat membuat kemacetan dan menggangu seremonial peresmian Kelurahan Jakabaring Selatan sekaligus pelantikan Lurah Jakabaring Selatan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.

Para warga dari Tegal Binangun itu menolak menjadi penduduk Banyuasin, lantaran dari 28 RT yang diklaim Banyuasin tidak ada satupun yang mengantongi KTP Banyuasin dan tidak akan mengubah KTP atau hal-hal lainnya menjadi warga Banyuasin.

Mereka menuntut pemerintah Provinsi Sumsel harus bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut sampai akhirnya nanti ditakutkan bisa memakan korban.

"Pemerintah Kota Palembang diminta jangan tinggal diam, agar segera ikut menyelesaikan usulan perluasan Kota Palembang sebagai ibu Kota Provinsi Sumsel, sesuai surat gubernur yang memerintahkan agar dilakukan perluasan Kota Palembang," katanya.

Sementara, Bupati Banyuasin SA Supriono menegaskan, dari dulu wilayah Tegal Binangun masuk kawasan Kabupaten Banyuasin. Bahkan untuk menguatkan itu, sudah dilakukan pengukuran ulang oleh pemerintah Palembang, Banyuasin dan Provinsi Sumsel.

"Secara administrasi wilayah itu masuk Banyuasin, harusnya penduduk ikuti aturan," katanya.

Kalau masalah jauhnya akses menunuju Kota Pangkalan Balai hingga kesulitan melakukan pelayanan, bukan alasan lagi. Karena, sekarang semuanya bisa diurus di kantor lurah. "Kami membuat kantor lurah di sini untuk memudahkan pelayanan," katanya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini