nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Aplikasi JAGA di Kalbar

ant, Jurnalis · Jum'at 17 November 2017 08:44 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 11 17 340 1815590 cegah-korupsi-kpk-sosialisasikan-aplikasi-jaga-di-kalbar-06VHz371mj.jpg Ilustrasi

PONTIANAK – Komisi Pemberantasan Korupsi menyosialisasikan penggunaan aplikasi JAGA di Kalimantan Barat untuk meminimalkan tindak pidana korupsi di daerah itu.

"KPK memiliki aplikasi guna untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Aplikasi ini disebut JAGA. Dengan menggunakan aplikasi akan memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menangani masalah korupsi di bidang pendidikan, kesehatan, perizinan, dan dana desa," kata Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Hary Budiarto di Pontianak, Kamis (16/11/2017).

(Baca Juga: JK Pertanyakan Langkah Setya Novanto Gugat UU KPK ke MK: Kenapa Baru Diajukan?)

Dia menjelaskan beberapa fitur di aplikasi tersebut, seperti pada bidang pendidikan masyarakat bisa mengecek langsung mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan rombongan belajar.

"Dari aplikasi ini terlihat ada sekolah yang memanipulasi data rombongan belajar, di mana jumlah siswa 200 tapi di Dapodik ada 300. Akhirnya mendapatkan dana BOS berlebih, tapi di tahun ini sudah ada pengembalian sebanyak Rp8 miliar," tuturnya.

(Baca Juga: Terkait Penerbitan SPDP Pimpinan KPK, Ombudsman RI: Secara Hukum Sudah Jalan)

Untuk fitur aplikasi JAGA Rumah Sakit, masyarakat bisa mengecek tentang bangsal dan dana kapitasi serta layanan rumah sakit.

Ia mengatakan untuk fitur perizinan menggunakan penilaian mandiri.

"Setiap perizinan dilengkapi 'user ID' dan 'password' sehingga bisa masukkan data dan bisa dipetakan seluruh indonesia. Hasil terlihat ada 537 perizinan yang tidak melakukan transparasi informasi," katanya.

Untuk fitur Dana Desa, katanya, aparatur desa bisa menggunakan aplikasi itu karena di dalamnya terdapat petunjuk bagaimana menggunakan Dana Desa yang benar.

"Ke depan aplikasi ini akan terus dikembangkan. Berapa yang diterima, dipakai untuk apa, kemudian diberikan juga contoh yang teladan, dalam penggunaan ADD yang optimal," kata Budi.

Ia menjelaskan tentang pelaporan yang bisa dilakukan dengan dua cara, yakni melalui fitur cerita dan masukkan. Untuk fitur cerita masyarakat bisa memberikan komentar mengenai pelayanan publik yang baik atau buruk.

Untuk fitur masukan, katanya, masyarakat bisa memberikan laporan kepada KPK melalui aplikasi tersebut, terkait dengan indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum atau lembaga.

"Melalui fitur masukan ini, masyarakat yang memberikan informasi adanya indikasi korupsi, datanya akan kita lindungi sehingga masyarakat jangan khawatir dan takut untuk melapor jika menemukan adanya indikasi korupsi," tuturnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini