Image

Golkar Jawa Timur Didesak Kembalikan "Mahar Politik" Sejumlah Bacagub

Nurul Arifin, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2017, 01:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 04 519 1825155 golkar-jawa-timur-didesak-kembalikan-mahar-politik-sejumlah-bacagub-PgLTDcy6Ma.jpg Ilustrasi Partai Golkar. (Foto: Okezone)

SURABAYA – Penarikan mahar politik saat pendaftaran bakal calon gubernur (bacagub) beberapa waktu lalu yang dilakukan DPD Partai Golkar Jawa Timur dianggap telah melanggar aturan terkait pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, Ketua Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Jatim Yusuf Husni mendesak pengurus Golkar Jatim segera mengembalikan mahar politik itu kepada bacagub atau bacawagub yang sebelumnya telah mendaftar.

Hal tersebut dikarenakan saat ini Golkar sudah resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilgub Jatim 2018. Pria yang akrab disapa Cak Ucup ini juga mengatakan, memang beberapa calon yang sebelumnya mendaftar tidak mengungkapkan kekecewaan secara langsung, namun apa yang dilakukan Partai Golkar dinilai telah merusak sistem demokrasi di Indonesia.

"DPD Partai Golkar Jatim telah melanggar Juklak-06/DPP/GOLKAR/VI/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari Partai Golkar," jelas Yusuf, Senin 4 Desember 2017.

(Baca: Pasangkan Khofifah dengan Emil Dardak, Ini Alasan Golkar)

Ia menjelaskan, penentuan calon sesuai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar ini dilihat berdasarkan hasil survei. Disebutkan DPP Golkar sudah menetapkan juklak, petunjuk teknis, dan berbagai putusan pengurus partai sesuai tingkatan. Di tingkat daerah, baik pilkada provinsi maupun kabupaten/kota, konsultasi berjenjang dan survei jadi dasar dalam menentukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Partai Golkar. Baik diusung sendiri atau koalisi dengan partai lainnya.

Dasar ini menjadi pegangan bagi siapa saja yang maju lewat Partai Golkar, terutama bagi pengurus, kader atau simpatisan. "Dengan adanya kewajiban membayar biaya pendaftaran bagi calon, kami menyatakan kekecewaan. Sebab, Golkar Jatim secara terang-terangan melanggar Juklak 06 tentang Pemilihan Kepala Daerah," jelasnya seraya menambahkan tidak disebutkan biaya pendaftaran Rp50 juta.

Cak Ucup juga mengatakan, penarikan mahar politik tersebut melanggar UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 47 tentang Larangan Partai Menerima Upeti. "Di sini undang-undangnya sudah jelas melarang politik uang. Bahkan, ada pasal yang dipertegas menindak tegas terhadap oknum maupun partai politik yang melakukan politik uang, yakni Pasal 187B," tegasnya.

Seperti diberitakan, sebelum memutuskan mengusung Khofifah-Emil, pada pertengahan Agustus 2017, DPD Partai Golkar Jatim membuka pendaftaran bacagub dan bacawagub. Beberapa kandidat telah mendaftar, mereka adalah Wakil Gubernur Jatim Saifulah Yusuf; Kepala Inspektorat Jatim Nurwiyatno; dan perwira polisi Kombes Syafiin. Sementara dari internal Golkar ada nama Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagyo (mantan Pangdam Bukit Barisan) dan Ridwan Hisjam (anggota DPR RI).

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini