nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPU Gelar Uji Publik Peraturan Daftar Pemilih

Agregasi Antara, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2017 16:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 12 05 337 1825515 kpu-gelar-uji-publik-peraturan-daftar-pemilih-eyjrxi0VG4.jpg Komisi Pemilihan Umum (Foto: Ist)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menggelar uji publik terkait draf peraturan terkait daftar pemilih dalam negeri dan luar negeri untuk pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dan presiden-wakil presiden pada 2019.

Uji publik dua draf PKPU tersebut dihadiri dua komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari dan Viryan Azis, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar, serta sejumlah perwakilan dari partai politik, organisasi pegiat pemilu dan instansi pemerintah.

"Persoalan terkait pemilih ini menjadi salah satu kegiatan penting bagi KPU karena daftar pemilih menjadi ukuran penting apakah seorang warga negara dapat memilih atau tidak," kata Hasyim di Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Salah satu peraturan yang tertuang dalam draf PKPU tersebut adalah bahwa jumlah maksimal pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 300 orang. Hal itu ditetapkan setelah melalui simulasi dan uji coba di Tangerang dan Bogor.

"Sebanyak 300 pemilih itu sudah angka maksimum di satu TPS, karena nanti kita akan melakukan pemungutan suara di hari yang sama itu ada lima jenis surat suara. Sehingga dari situ kita bisa menghitung seorang pemilih itu perlu berapa lama," jelasnya.

(Baca Juga: Mendagri Ungkap 3 Kunci Sukses Pilkada dan Pilpres 2019)

Sementara itu, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar memperingatkan KPU untuk memperhatikan persoalan kegandaan data penduduk di e-KTP yang digunakan sebagai dasar pemutakhiran daftar pemilih.

Fritz menjelaskan, berdasarkan rapat terakhir antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu, terdapat 3,2 juta penduduk Indonesia yang belum terekam datanya di sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk kemudian dicetak menjadi KTP elektronik. Sementara itu, ada sekitar dua juta penduduk yang datanya terindikasi ganda dalam daftar pemilih.

"Daftar pemilih ini selalu menjadi permasalahan yang berulang, beberapa kali kami rapat di DPR itu juga memfokuskan hal ini, yakni hubungan antara sistem informasi yang dimiliki Kemendagri dengan DP4, untuk kemudian nanti pemutakhiran daftar pemilih itu berlangsung," jelas Fritz.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada KPU, yang telah dimutakhirkan menjadi 160.756.143 pemilih. Sebanyak 160 juta data DP4 tersebut berasal dari 31 provinsi dan 381 kabupaten-kota.

Setelah DP4, KPU kemudian memutakhirkan lagi data tersebut dengan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu dan pilkada terakhir untuk menjadi daftar pemilih sementara (DPS). Terakhir, data tersebut kemudian akan difinalisasi untuk menjadi DPT Pemilu 2019.

(Baca Juga: Bawaslu dan Polri Harus Petakan Potensi Rawan Pilkada)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini