nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketika Putusan Praperadilan Dipraperadilankan

Agregasi Sindonews.com, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2017 07:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 05 340 1825239 ketika-putusan-praperadilan-dipraperadilankan-FTmYHtlNZH.jpg ilustrasi

JAKARTA - Mantan Dirut Bank of India, Ningsih Suciati mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar atas status tersangkanya di Polda Bali. Menurutnya, penetapannya sebagai tersangka oleh Polda Bali terkait dugaan tindak pidana perbankan tidak sah.

Namun, menurut pelapor kasus ini yang bernama Rita menilai, tindakan yang dilakukan Ningsih ada unsur dengan sengaja mengalihkan isu hukum dalam materi hukum pada praperadilan itu.

Rita berpandangan gugatan praperadilan Ningsih ini dinilai aneh dan janggal. Pasalnya, penetapan statusnya sebagai tersangka itu dikarenakan juga adanya putusan atau penetapan dari PN Denpasar beberapa waktu lalu yang mengabulkan gugatan praperadilan yang dilakukan oleh dirinya.

Dengan demikian, menurut Rita, Ningsih diasumsikan memperaperadilankan hasil keputusan praperadilan PN Denpasar, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kuasa hukum Rita, Jacob Antolis berpandangan bahwa gugatan praperadilan itu aneh, janggal dan terjadinya ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak korban. Bahkan, dalam hal ini, dia mengirim surat permohonan pengawalan dan perlindungan hukum ke Presiden dan seluruh Pejabat-Pejabat Pemerintah yang mempunyai wewenang.

Untuk diketahui, kasus ini bermula saat Rita melaporkan Ningsih Suciati ke Polda Bali beberapa waktu lalu atas dugaan telah terjadinya perbuatan melawan hukum terkait tentang tidak adanya ketaatan pada peraturan dalam undang-undang (UU) tentang perbankan dan peraturan BI.

Dalam proses lelang secara keseluruhan diduga telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan ketentuan UU tentang Hak Tanggungan. Dalam hal ini terkait lelang Villa Kozzy di Seminyak, Kuta, Bali beberapa waktu lalu.

Setelah diperiksa, ketika itu, Ningsih sempat ditetapkan statusnya sebagai tersangka pada 15 Desember 2011. Namun dalam perkembangannya, Polda Bali menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) pada 4 Juni 2014, terkait dengan perkara perbankan yang diadukan Rita tersebut.

Menyikapi adanya SP3 itu, Rita kemudian mempraperadilankan Polda Bali ke PN Denpasar dengan No 05/pid pra/2016/PN Dps, sehingga akhirnya turun keputusan atau penetapan dari PN Denpasar tertanggal 29 Maret 2016.

Dalam putusan sidang praperadilan PN Denpasar menilai penerbitan SP3 tidak sah. Selanjutnya PN Denpasar memerintahkan Polda Bali agar membuka atau melanjutkan penyidikan kembali laporan Rita. Setelah dilakukan penyidikan ulang, Polda Bali kembali memeriksa dan menetapkan Ningsih sebagai tersangka karena adanya putusan praperadilan dari PN Denpasar,dan pihak Polda Bali telah menerbitkan SPDP atas kasus tersebut,dan telah diterbitkan P19 oleh Kejaksaan Tinggi, Bali.

Tetapi, Ningsih mempraperadilankan Polda Bali. Sidang gugatan praperadilan Ningsih rencananya digelar pada 28 November ini, namun tertunda.

"Saya baru mendengar ada putusan praperadilan dalam kasus atau masalah hukum yang sama dalam putusan praperadilan memerintahkan meneruskan penyidikan atas tersangkanya, dan pihak Polda Bali telah menerbitkan SPDP dan Kejaksaan Tinggi telah menerbitkan P19 dan sebaliknya dilakukan kembali praperadilan dengan masalah status tersangka tidak sah," ujar Jacob, Jakarta, Senin 4 Desember 2017.

Jacob berharap aparat instansi terkait dapat melakukan pengawasan dan mengawal proses persidangan praperadilan yang diajukan Ningsih. Hal iti, bagi dia agar sidang praperadilan ini digelar secara adil dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan keadian dan kepastian hukum

"Saya berharap agar dapat diawasi dalam proses persidangannya, sehingga berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, dan kalau terjadi melenceng dalam proses maupun dalam putusannya nanti artinya penegakan hukum di Indonesia sudah dalam status mati suri alias tidak ada lagi kepastian hukum dan keadilan," papar Jacob.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini