nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus 4,2 Ton Mi Instan Kadaluwarsa, BBPOM Padang Imbau Masyarakat Teliti Sebelum Membeli

Agregasi Antara, Jurnalis · Selasa 05 Desember 2017 17:48 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 05 340 1825586 kasus-4-2-ton-mi-instan-kadaluarsa-bbpom-padang-imbau-masyarakat-teliti-sebelum-membeli-UZmm07aWql.jpg Foto: Antara

PADANG - Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mendalami kasus dugaan pengemasan ulang mi kedaluwarsa oleh PT Padang Distribusindo Raya (PDR) di gudang perusahaan kawasan Lubuk Begalung, Padang.

"Kami telah melakukan pemeriksaan bersama Polda Sumbar untuk mengungkap persoalan ini untuk menemukan unsur pidana yang dilakukan oleh perusahaan itu," kata Kepala BBPOM Sumbar, Martin Suhendri di Padang, Selasa (5/12/2017).

Menurut dia, dari lokasi pihaknya mengamankan barang bukti sebanyak 134 karton atau 385 bungkus mi kedaluwarsa dan rusak, 213 karung mi kedaluwarsa yang rata-rata berat tiap karung seberat 20 kilogram. Mie tersebut telah dikemas ulang ke dalam karung dengan berat total sekitar 4,2 ton dengan nilai ekonomis Rp13,4 juta.

"Seluruh barang bukti kami amankan di kantor BBPOM untuk memastikan tidak beredar lagi di lapangan," ujar dia.

Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa setiap orang atau pelaku usaha dilarang membuka kemasan akhir pangan dan dikemas kembali lalu diperdagangkan.

Dilarang memproduksi dan memperdagangkan pangan dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan. "Apalagi sampai membuka kemasan akhir yang kedaluwarsa untuk dijual kembali," tambahnya.

Dia mengimbau masyarakat selalu waspada dan memperhatikan label, informasi dan tanggal kedaluwarsa pada produk makanan yang akan dikonsumsi.

Wadir Reserse Narkoba Polda Sumbar, AKBP Yulmar mengatakan pihaknya bekerja sama dengan BBPOM dalam mengungkap kasus ini. "Ada beberapa orang yang telah dimintai keterangan selanjutnya kita akan gelar perkara untuk memenentukan prilaku ini sebagai tindak pidana," ujarnya.

Menurut dugaannya, pihak perusahaan melakukan tindak pidana yang melanggar Undang-undang pangan, namun hasilnya dapat ditentukan setelah gelar perkara. "Kami memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan berbahaya sehingga dalam kasus ini kita terlibat dan membantu BBPOM," ujar dia.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini