nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hadapi Verifikasi Calon, Hanura Libatkan KPU untuk Beri Pembekalan ke Pengurusnya

Muhamad Rizky, Jurnalis · Rabu 06 Desember 2017 22:21 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 06 337 1826396 hadapi-verifikasi-calon-hanura-libatkan-kpu-untuk-beri-pembekalan-ke-pengurusnya-K788aNIxUN.jpg Petrus Salestinus (Foto: M.Ryzki/Okezone)

JAKARTA – Menjelang verifikasi calon dalam Pilkada dan pemilihan legislatif (Pileg), Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2017 mendatang. Dalam kesempatan itu KPU diminta untuk memberikan pembekalan kepada pengurus bidang hukum DPD Hanura di seluruh provinsi. Tujuannya agar seluruh kandidat yang diusung Hanura dalam Pilkada maupun Pileg terbebas dari jeratan hukum.

"Yang hadir kira-kira 60 anggota termasuk bidang hukum di Jakarta, kira-kira jadinya 100 lebih orang. Itu dalam rangka persiapan memasuki verifikasi pilkada dan verifikasi pileg tahun 2019," kata Petrus Selestinus di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, (06/12/2017).

Petrus mengatakan, tahap verifikasi penting mengingat hal tersebut merupakan pintu masuk yang akan memverifikasi siapapun yang ingin menjadi pemimpin di eksekutif maupun legislatif.

"Kenyataannya, produk-produk dari pemilu dan pilkada, masih banyak kita temukan peristiwa-peristiwa entah bupati yang punya ijazah palsu, narkoba, utang di bank macet, korupsi, ini berarti ada yang salah dalam proses verifikasi," tuturnya.

Salahnya siapa, tidak jelas. Menurutnya, kewenangan dalam melakukan verifikasi selain parpol juga KPU. Kalau kita bicara tentang peritiwa hukum yg terjadi terkiat verifikasi maka bidang hukum Hanura merasa ikut bertanggung jawab untuk menyelamatkan posisi partai dan menyelematkan KPU dari kekeliruan terkait verifikasi.

"Verifikasi harus clear baik dari parpol dan KPU, agar ke depannya, tidak ada lagi bupati, Wali Kota kena OTT," tambahnya.

Petrus mencontohkan, pengalaman pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada setelah verifikasi masih ada saja yang ke OTT, karena korupsi, ijazah palsu dan lainnya.

Untuk itu pihaknya akan mencegah hal tersebut agar tidak ada lagi peristiwa kepala daerah yang bermasalah dengan ijazah palsu, pun dengan korupsi dengan mengajak masyarakat melaporkan calon yang diketahui memiliki rekam jejak yang buruk.

"Hanura akan mengumumkan nama-nama itu dan mengharapkan masyarakat berpartisipasi. Caranya menyampaikan informasi ke DPC hanura, DPD bahkan DPP Hanura. Kita akan membuka kota pengaduan agar informasi tentang rekam jejak baik dia sebagai calon kepala daerah, cagub, caleg pusat, daerah," ungkapnya.

Nantinya lanjut Petrus, informasi tersebut bisa disampaikan secara tertutup, dan akan diverifikasi meneliti bahkan menindaklanjuti. "Kalau ada bukti, kita akan proses secara hukum," tegasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Syaputra mengatakan, akan mendukung setiap langkah partai politik dalam melakukan penguatan kapasitas para calon yang akan mengikuti kontestasi politik pada Pilkada maupun Pileg 2019 mendatang terkait verifikasi calon.

"Kita tentunya akan support, dalam rangka penguatan kapasitas karena itu dalam rangka pendiddikan dan sosialisasi pemilu," kata Ilham.

Menurutnya, proses verifikasi calon dalam mengikuti kontestasi politik baik di Pilkada maupun Pileg bukan hanya menjadi tugas KPU. Dia mengatakan KPU bertugas berdasarkan Undang-Undang (UU). "Pemilu atau Pilkada memang bukan tugas kami saja, karena kami bekerja berdasar UU dan PKPU yang kami buat," tuturnya.

Kami juga berharap Hanura tidak mencalonkan kader-kader di pilkada dan Pileg yang secara hukum bermaslah. "Harus diverifikasi terlebih dahulu," paparnya.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini