Image

Pengakuan Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel Bentuk Pengalihan Isu

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 13:15 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 07 18 1826640 pengakuan-yerusalem-jadi-ibu-kota-israel-bentuk-pengalihan-isu-lcVtVg7g3Z.jpg Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menganggap pengakuan AS tersebut adalah bentuk pengalihan isu (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat (AS) dapat menimbulkan masalah baru. Menurutnya, hal ini tidak lain ditujukan sebagai pengalihan isu atas serangan politik yang menghantam Presiden AS, Donald Trump.

"Pernyataan ini menurut saya menimbulkan masalah baru. Saya melihat apa yang disampaikan Trump ini lebih kepada upaya untuk mengalihkan isu domestik yang terjadi karena semakin banyak serangan politik di dalam negerinya kemudian mengangkat isu ini sebagai salah satu yang mungmkn bisa drifting, mengalihkan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, pernyataan Trump sangat bertentangan dengan semangat perdamaian dunia, termasuk menyelesaikan konflik yang melanda kawasan Timur Tengah. Ia pun menganggap pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan bentuk penjajahan.

"Sejalan dengan semangat konstitusi, kita ini menentang segala macam bentuk penjajahan dan pendudukan apa yang dilakukan oleh Israel," ujar dia.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai apa yang dilakukan Trump bertentangan dengan resolusi internasional, salah satunya Resolusi PBB 478 tahun 1980 yang menyerukan seluruh negara menarik perwakilan diplomatiknya di Yerusalem.

Ketua DPP Partai Golkar itu menuturkan, kebijakan tersebut akan mengancam usaha negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina yang telah terus diupayakan selama ini dengan dukungan internasional. Hal ini juga sangat berpotensi menimbulkan eskalasi konflik diantara kedua negara.

"Mendesak Kemlu RI untuk melakukan protes keras atas upaya yang dilakukan Presiden Donald Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, serta mendorong AS agar tetap menghargai status quo seperti pada saat ini," tegas Meutya.

Selain itu, ia juga mendesak PBB untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump karena bertentangan dengan hukum internasional, resolusi DK PBB, dan usaha perdamaian regional. Termasuk memberikan ancaman sanksi.

"Mengimbau seluruh komunitas internasional untuk menolak rencana Presiden AS tersebut dan melakukan semua langkah yang dimungkinkan untuk menghentikan rencana Trump," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Negeri Paman Sam resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Presiden berusia 72 tahun itu menekankan bahwa keputusan tersebut pada dasarnya merupakan 'langkah yang telah lama terlambat.'

"Saya telah menetapkan bahwa sekarang saatnya untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Presiden sebelumnya telah membuat janji kampanye besar ini, mereka gagal menyampaikannya. Dan hari ini, saya melakukannya," ujar Presiden Trump sebagaimana dikutip dari The Guardian.

Melansir Sky News, dalam pidato singkatnya yang digelar di Gedung Putih, pria nomor satu di Negeri Paman Sam itu juga memastikan Kedutaan Besar AS akan segera pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Trump menegaskan jika kebijakan ini juga menjadi bagian dalam upaya mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina.

"Amerika Serikat mendukung solusi dua negara jika disetujui oleh kedua belah pihak. Kami tetap berkomitmen untuk membantu memfasilitasi kesepakatan damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Saya berniat melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk membantu menempa kesepakatan itu," imbuh Presiden Trump.

IBTimes melaporkan, keputusan Pemerintah AS itu mendapatkan tentangan dari negara-negara lain termasuk negara Muslim yang menjadi sekutu negeri adidaya tersebut. Raja Arab Saudi, Salman Abdulaziz yang merupakan sekutu dekat AS mengatakan, deklarasi Yerusalem akan "membahayakan proses perundingan perdamaian dan ketegangan eskalasi di wilayah ini (Timur Tengah)."

Kemudian Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan mengatakan bahwa langkah tersebut akan "dimainkan oleh tangan-tengan kelompok teror". Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menyampaikan rasa keprihatinan atas keputusan tersebut. Tak ketinggalan, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, keputusan AS tersebut dapat berdampak besar terhadap proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

(war)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini