Image

Bungkam Oposisi, AS Batasi Kunjungan Pejabat Kamboja

Djanti Virantika, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 15:39 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 07 18 1826751 bungkam-oposisi-as-batasi-kunjungan-pejabat-kamboja-d4sgLH5cJw.jpg PM Kamboja Hun Sen. (Foto: Asian Koresponden)

WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah tegas dalam merespons tindakan antidemokrasi pemerintah Kamboja. Gedung Putih mengumumkan pembatasan visa bagi orang-orang yang dalam tindakan antidemokrasi Kamboja, termasuk pembubaran partai oposisi utama dan pemenjaraan pemimpinnya, Kem Sokha.

"Menteri Luar Negeri AS akan memberlakukan pembatasan masuk ke Amerika Serikat bagi orang-orang yang terlibat dalam merongrong demokrasi di Kamboja. Dalam keadaan tertentu, anggota keluarga orang-orang tersebut juga akan dikenai pembatasan visa," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (7/12/2017).

BACA JUGA: PM Kamboja Tantang AS Hentikan Semua Dana Bantuan

Sanksi ini merupakan langkah terberat yang diberikan negara Barat kepada Kamboja terhadap kritik PM Kamboja, Hun Sen. Kritik tersebut dilontarkannya jelang pemilihan umum tahun depan. Tindakan ini dilakukan pemimpin otoriter tersebut guna memperpanjang masa kekuasannya yang sudah berjalan lebih dari tiga dekade.

"Kami meminta pemerintah Kamboja untuk membalikkan keadaan dengan mengembalikan oposisi politik, membebaskan Kem Sokha, dan membiarkan masyarakat sipil dan media untuk melanjutkan kegiatan yang dilindungi secara konstitusional," lanjut pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

Hubungan kurang baik ini terjadi setelah Mahkamah Agung Kamboja membubarkan partai oposisi utama, Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), pada bulan lalu. Hal ini dilakukan atas permintaan pemerintah.

BACA JUGA: PM Kamboja Ancam Bubarkan Partai Oposisi jika Terus Membela Kem Sokha

Pembubaran CNRP telah dikecam oleh beberapa negara Barat. Hal ini menjadi pukulan paling serius bagi demokrasi Kamboja sejak kesepakatan damai internasional dan pemilihan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) PBB pada awal 1990-an guna mengakhiri perang dan genosida selama puluhan tahun.

Selain membubarkan CNRP, politikus Kamboja, Kem Sokha, juga ditangkap dengan tuduhan merencanakan makar terhadap pemimpin di negaranya. Ia disinyalir akan melakukan hal ini dengan bantuan AS. Namun, Soka telah menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai taktik politik

Pemerintah Kamboja sendiri mengecam pembatasan visa yang diumumkan oleh Washington. Mereka menilai hal tersebut dapat memperburuk keadaan.

"Pernyataan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menghancurkan demokrasi," ujar juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan.

BACA JUGA: Memerintah 32 Tahun, Nasib PM Kamboja Ditentukan Pemilu Parlemen 2018

Menurutnya, tindakan melawan oposisi telah dilakukan secara legal. Pemerintah Kamboja pun melakukannya melalui pengadilan dan parlemen.

"CNRP bukan politisi, mereka adalah pemberontak dan teroris," katanya.

Tak hanya AS, tindakan tegas juga ditunjukkan oleh Uni Eropa. Mereka berencana menarik preferensi perdagangan yang penting bagi industri garmen di Kamboja yang mencakup lebih dari 60% ekspor pada tahun lalu. (DJI)

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini