Image

Sidang Perdana Korupsi E-KTP untuk Setya Novanto Digelar Rabu Depan

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 14:29 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 07 337 1826693 sidang-perdana-korupsi-e-ktp-untuk-setya-novanto-digelar-rabu-depan-prHu4GPRc0.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memastikan sidang perdana perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP untuk Setya Novanto akan digelar pada Rabu, 13 Desember 2017.

"Sidang perdana (Setya Novanto) akan dig‎elar hari Rabu depan, tanggal 13 Desember 2017, penetapannya jam 9," kata Humas Pengadilan Tipikor Ibnu Basuki, di kantornya, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).

 (Baca: KPK Limpahkan Berkas Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor)

Ibnu Basuki menjelaskan, pada persidangan untuk Ketua DPR RI tersebut terdapat beberapa perubahan pola hakim yang akan mengadili. Tim hakim yang akan mengadili Setya Novanto telah dibentuk setelah berkas dan dakwaan Ketua Umum Golkar nonaktif tersebut resmi diterima Pengadilan Tipikor, kemarin.

Adapun, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan langsung memimpin dan menjadi Ketua Hakim yang mengadili Setya Novanto. Sebab, hakim yang biasa memimpin jalannya persidangan perkara korupsi e-KTP, Jhon Halasan Butar-Butar, sudah dimutasi ke Pengadilan Tinggi Pontianak.

 (Baca juga: Segera Disidang, Setya Novanto Dijenguk Istri dan Anaknya)

Namun, empat anggota hakim lainnya yang akan mengadili Setya Novanto masih dalam posisi yang sama. Empat Hakim tersebut yakni, Franky Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar, dan Ansyori Syaifudin.

Kata Ibnu, perubahan struktur Majelis Ketua Hakim persidangan e-KTP merupakan hak prerogatif pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Itu semua hak prerogatif ‎Ketua. Beliau yang mempertimbangkan," tandasnya.

Diketahui, Setya Novanto resmi menyandang status tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP sejalan telah diterbitkannya surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto pada 31 Oktober 2017.

Novanto selaku anggota DPR disangka bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait proyek pengadaan e-KTP.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini