Image

Temui Jokowi, Ombudsman Laporkan Hasil Penilaian Layanan Publik di Kementerian, Lembaga Negara & Pemda

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 17:05 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 07 337 1826819 temui-jokowi-ombudsman-laporkan-hasil-penilaian-layanan-publik-di-kementerian-lembaga-negara-pemda-7BxZwtfAEV.jpg Presiden Joko Widodo saat menerima Ombudsman RI di Istana Bogor (Foto: Antara)

BOGOR - Ombudsman RI menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017). Dalam pertemuan itu para pengurus Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik melaporkan hasil penilaian mereka kepada kementerian, lembaga negara serta pemerintah daerah.

"Kami dari Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga Pengawasan layanan publik dan administrasi tentu secara rutin kami secara tertulis melaporkan kepada bapak Presiden terkait dengan tugas-tugas kami," Ketua Ombudsman Amzulian Rifa.

Ia mengatakan, penilaian terhadap kementerian, lembaga negara dan Pemda ini merupakan tugas Ombudsman yang diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Rifai melanjutkan, terdapat beberapa hal yang dilakukan Ombudsman dalam memberikan penilaian, di antaranya mengawasi dan menindaklanjuti laporan-laporan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman.

"Tadi Bapak Presiden betul-betul berharap supaya ada perbaikan di bidang pelayanan publik ini, karena tentu kalau pelayanan publik baik terhindarnya mal administrasi. Sesungguhnya itu juga tidak akan membuka kesempatan korupsi," ujar dia.

Ia menambahkankan, bahwa saat ini jumlah laporan yang diberikan kepada Presiden Jokowi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu lantaran kinerja Ombudsman yang semakin dikenal dan membuat proses pengaduan menjadi lebih lancar.

Pada tahun 2015 laporan kepada Ombudsman berjumlah 6.897 laporan. Kemudian, meningkat menjadi 9.075 pada 2016. "Kemudian tahun 2017 ini, kita memprediksi di atas 10.000," ucap Rifai.

Rifai menerangkan, kasus dugaan mal adnimistrasi yang paling banyak diterima Ombudsman adalah tentang temuan penanganan administrasi yang berlarut-larut. Padahal, kata dia, pemerintah daerah maupun kementerian seharusnya memiliki standar kapan proses administrasi tersebut hingga selesai.

Seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa pembiayaannya. Sehingga, tak ada lagi pintu masuk untuk pungutan liar.

"Sesungguhnya keluhan-keluhan publik itu sangat berpotensi terjadinya pungutan liar dan suap. Seperti yang saya katakan tadi, supaya tidak terjadi penundaan berlarut dalam satu layanan, mungkin orang memberikan sejumlah uang, supaya cepat. Kemudian adalah penyalahgunaan wewenang," pungkas dia.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini