Image

Jaksa Tuntut Andi Narogong Bayar Uang Pengganti Korupsi E-KTP USD2,1 Juta dan Rp1,1 Miliar

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 23:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 07 337 1827047 jaksa-tuntut-andi-narogong-bayar-uang-pengganti-korupsi-e-ktp-usd2-1-juta-dan-rp1-1-miliar-fzQUCInvqv.jpg Andi Narogong bersiap menjalani sidang tuntutan kasus korupsi e-KTP. Foto Antara/Rivan Awal Lingga

JAKARTA – Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut pengusaha yang diduga sebagai pengatur tender proyek pengadaan e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk membayar uang pengganti sebesar USD2,1 juta dan Rp1,1 Miliar.

Sebagaimana hal tersebut diungkapkan Jaksa pada KPK saat membacakan surat tuntutan untuk terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis (7/12/2017).

"Kami menuntut supaya terdakwa membayar uang pengganti sebesar 2,1 juta Dollar Amerika Serikat dan Rp1,1 Miliar," kata Jaksa Mufti Nur Irawan di Pengadilan Tipikor.

 

(Terdakwa kasus korupsi e-KTP Andi Narogong menjalni sidang tuntutan. Foto Antara/Rivan Awal Lingga)

Adapun, Jaksa meminta agar Andi untuk membayar uang pengganti tersebut‎ sebulan setelah putusan Hakim Pengadilan Tipikor berkekuatan hukum tetap atau inkrakht. Apabila tidak dibayarkan, maka KPK akan melelang harta benda milik Andi Narogong.

"Namun, jika harta tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun," imbuhnya.

Baca Juga: Diungkap Jaksa, Ini Deretan Nama yang Diuntungkan Andi Narogong dari Proyek E-KTP

Andi sendiri sudah mengembalikan uang hasil dugaan korupsi proyek e-KTP ke KPK sebesar Rp350 ribu Dollar Amerika Serikat. Diketahui, Andi memperoleh keuntungan dari proyek e-KTP sebesar Rp2,5 juta Dollar Amerika Serikat dan Rp1,1 miliar.

Sebelumnya, Andi Agustinus alias Andi Narogong dituntut delapan tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa berpandangan, Andi Narogong terbukti secara sah dan meyakinkan ikut melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP, tahun anggaran 2011-2012. Andi diduga berperan sebagai pengatur tender proyek e-KTP.

Simak Juga: Jaksa KPK Apresiasi Andi Narogong Blakblakan di Persidangan Kasus Korupsi E-KTP

Andi diduga mengarahkan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender proyek e-KTP dengan memberikan sejumlah uang ke beberapa pihak. Atas perbuatan Andi Narogong tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,3 triliun.

Atas perbuatannya, Andi Narogong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1)‎ ke-1 KUHP.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini