Image

Surat Berbau SARA di Tangerang Dicabut, Forkopinda Jalin Kesepakatan dengan Warga

Chyntia Sami B, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 18:06 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 07 338 1826866 surat-berbau-sara-di-tangerang-dicabut-forkopinda-jalin-kesepakatan-dengan-warga-vfhB5tlqJx.jpg

TANGERANG - Surat edaran dengan kop Pemerintah Kabupaten Tangerang berisi sejumlah aturan yang membatasi kegiatan masyarakat non muslim di Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera RW 06 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dicabut.

Menindaklanjuti beredarnya surat tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Kabupaten Tangerang menggelar rapat koordinasi membahas kebenaran surat tersebut.

"Dalam rapat itu saya menyampaikan bahwa kedatangan saya bukan untuk menghakimi. Jangan sampai daerah kita mendapat label negatif jika isu surat itu dibiarkan," ujar Kapolresta Tangerang AKBP Sabilul Alif yang memimpin rapat koordinasi tersebut di Kantor Desa Rajeg, Kamis (7/12/2017).

(Baca Juga: Viral! Surat Berbau SARA di Tangerang Akhirnya Dicabut)

Rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dan komitmen sebagai berikut.

1. Bahwa surat yang beredar dengan Kop Surat Rukun Warga 06, Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang tentang Berita Acara Peraturan dan Ketentuan Kegiatan Non Muslim yang ditandatangani/disetujui oleh Ketua Rt. 01, Rt. 02, Rt. 03, Rt. 04, Rt. 05, Rt. 06 dan diketahui oleh Ketua Rw. 06 dan Kepala Desa Rajeg memang benar ada (terlampir) dan surat itu masih dalam tahap rancangan dan hanya untuk kalangan internal dan surat itu tidak atau belum diberlakukan dan dinyatakan tidak berlaku.

2. ‎Kegiatan rutin masyarakat dapat berlangsung sebagaimana mestinya sesuai norma yang ada.

3. ‎Segala kegiatan kemasyarakatan saat ini dan seterusnya yang berkaitan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan dikoordinasikan dengan Ketua Rt, Rw, Kepala desa, dan unsur Muspika.

4. ‎Kami akan memberikan perlindungan kepada siapa pun masyarakat yang melakukan kegiatan ibadah maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.

5. ‎Segala permasalahan akan diselesaikan secara musyawarah dan mengkoordinasikannnya secara berjenjang.

6. ‎Kami akan mengedepankan hukum dan menujunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman negara yang patut dipatuhi.

"Dengan adanya komitmen tersebut, diharapkan dapat ditindaklanjuti, sekaligus sebagai pembelajaran tentang antisipasi disintegrasi, intoleransi, perpecahan umat beragama dan NKRI," tandasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini