Image

Lakpesdam PWNU Jakarta Mendesak DPR Percepat Pembahasan RUU Miras

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 07 Desember 2017, 19:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 12 07 338 1826918 lakpesdam-pwnu-jakarta-mendesak-dpr-percepat-pembahasan-ruu-miras-XIJ8ddkj29.jpg

JAKARTA - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PWNU DKI Jakarta menilai bahwa sangat penting bagi pemerintah maupun pemangku kebijakan lainnya seperti DPR RI untuk bisa menjawab fenomena terkait minuman alkohol oplosan yang menghantui generasi muda milenial atau biasa disebut Kids Zaman Now.

Ketua Lakpesdam PWNU DKI Jakarta, Muhammad Shodri, mengungkapkan kebijakan Pemerintah seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Permendag) yakni Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Alkohol tidak berjalan sesuai dengan harapan.

"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa minuman beralkohol beredar secara tidak terkendali dan masuk ke warung-warung kelontong di perkampungan sehingga memudahkan para remaja untuk mengakses minuman beralkohol tersebut," ungkap Shodri saat di PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Di samping itu, lanjut Shodri, pembahasan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) di DPR RI saat ini masih alot. Sebab, Panitia Khusus (Pansus) Minol masih terus memperdebatkan dua opsi pilihan terkait dengan pengendalian minuman beralkohol di pasaran, yaitu pelarangan secara total atau pengendalian secara ketat.

 

"Kedua opsi tersebut tentu memiliki konsekuensi yang harus dijawab oleh para regulator. Melarang Minuman Beralkohol secara total tentu berdampak pada sektor industri. Selain itu, pelarangan secara total juga dapat berdampak pada menjamurnya minuman oplosan di tengah-tengah masyarakat. Sudah barang tentu oplosan membahayakan nyawa manusia," tutur Shodri.

Sodri mengatakan bahwa opsi pengendalian harus dijabarkan secara matang oleh para regulator terkait bagaimana pola pengendaliannya dan bagaimana pengawasan yang harus dilakukan agar minuman beralkohol itu tidak menjadi konsumsi para generasi muda. Untuk itu ia menilai pihaknya berharap permasalahan-permasalahan ini dapat dijawab oleh pemerintah maupun para pemangku kebijakan terkait lainnya. Sebab, mencegah generasi muda dari keterpurukan adalah pilihan yang tidak bisa diganggu gugat.

"Sehingga Lakpesdam PWNU DKI sangat berharap pemerintah dapat menyelesaikan masalah perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol ini hanya dengan melihat kacamata hukum positif semata, namun juga harus memperhatikan aspek kebudayaan dan perlindungan anak," jelas Shodri.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Minol DPR RI Arwani Thomafi, menuturkab bahwa alotnya pembahasan dikarenakan adanya tarik ulur antara DPR dengan Pemerintah terkait pelarangan total atau pengendalian secara ketat.

"Ya memang ada tarik menarik antara teman-teman di internal DPR sendiri, termasuk juga dengan pemerintah. Sebenarnya sudah beberapa kali rapat, tetapi memang masih ada tarik menarik," tutur Arwani.

Arwani mengatakan bahwa Pada Prinsipnya DPR dan Pemerintah sebenarnya sepakat tidak ingin menganggu atau bahkan menutup industri minuman yang resmi. Namun, hingga saat ini belum ditemukan sebuah formulasi yang tepat antara tidak mengganggu industri dan juga tidak mengganggu kehidupan beragama khususnya umat Islam yang anti minuman beralkohol.

"Kita ingin kepentingan menjaga industri yang ada sekarang dengan bagaimana agar kepentingan masyarakat dalam kehidupan terutama sekali terkait kehidupan keagamaan yang dilakukan terutama oleh para pemeluk agama Islam itu bisa diperhatikan," pungkas Arwani.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini