Image

PDIP: Kerja Parlemen Tak Bermasalah, Meski Setya Novanto Ditahan KPK

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 08 Desember 2017, 17:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 12 08 337 1827442 pdip-kerja-parlemen-tak-bermasalah-meski-setya-novanto-ditahan-kpk-kIaYgDXiCs.jpg Diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan. (Foto: Fahreza Rizky/Okezone)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang menilai kinerja parlemen tidak bermasalah, meskipun Ketua DPR Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Setya Novanto kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik. Ia juga mendekam di balik jeruji besi rutan lembaga antirasuah.

"DPR tidak ada masalah, walau Ketua diduga melakukan pelanggaran. Masih ada empat (pimpinan) lain yang masih memimpin kami. Jangan didramatisir dengan ditahannya Novanto, DPR tidak bisa bekerja. Kami tidak merasa ada apa pun dengan ditahannya beliau," kata Junimart dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu menerangkan, hukum harus dijadikan panglima di republik ini. Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan kepada seseorang yang terlibat perkara. "Selama belum inkrah tidak bisa dikatakan bersalah," katanya.

(Baca Juga: Jaksa Tuntut Andi Narogong Bayar Uang Pengganti Korupsi E-KTP USD2,1 Juta dan Rp1,1 Miliar)

Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 disebutkan, Ketua DPR dapat mundur ketika ia meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Junimart menerangkan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebaiknya tidak melakukan pemeriksaan atau investigasi terhadap Novanto hingga kasus yang sedang ditangani KPK selesai dilaksanakan.

"Biar hukum berjalan di KPK, biar pengacara kerja profesional, tidak menari di atas gendang orang lain. Masyarakat sekarang kasihan sama ulah orang menari di atas penderitaan orang lain. Secara proses hukum beliau semakin terhimpit. Saran saya Novanto mencari orang yang betul bisa membela hak dan kepentingan hukum beliau secara profesional," katanya.

Sekadar diketahui dua pengacara Setya Novanto, yakni Freidrich Yunadi dan Otto Hasibuan mengundurkan diri menjadi kuasa hukum Setnov dalam kasus korupsi KTP Elektronik di KPK.

Mundurnya Otto sebagai kuasa hukum karena belum ada kesepakatan yang jelas antara dirinya dengan Novanto. Jika belum ada kesepakatan yang jelas, maka tata cara untuk menangani suatu perkara justru akan menyulitkan dalam proses pembelaan hukum. Keputusan Otto mundur kemudian diikuti oleh Freidrich. Dengan demikian kuasa hukum tinggal satu orang, yakni Maqdir Ismail.

(Baca Juga: Fokus ke Persidangan, KPK Tak Ambil Pusing Mundurnya 2 Pengacara Setnov)

Novanto menjadi tersangka dan KPK atas dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP. KPK menyangka Setnov melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

(Baca Juga: Fredrich dan Otto Mundur dari Pengacara Setya Novanto, Golkar: Ada Dinamika Apa di Sana?)

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini