Pelanggaran HAM di Sumut Masih Tinggi, 118 Kasus di Tahun 2017

Wahyudi Aulia Siregar, Okezone · Minggu 10 Desember 2017 03:12 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 10 340 1827977 pelanggaran-ham-di-sumut-masih-tinggi-118-kasus-di-tahun-2017-ButLHkPHVI.jpg Ilustrasi.

MEDAN - Persoalan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara, masih sangat mengkhawatirkan di Tahun 2017. Sepanjang tahun, setidaknya telah terjadi 118 kasus pelanggaran HAM yang dialami masyarakat.

Berdasarkan data Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Sumut, akibat 118 kasus pelanggaram HAM itu, sebanyak 15 orang meninggal dunia dan 94 orang terluka dan 21 orang dikriminalisasi.

“Jumlah tersebut memang menurun, tapi tidak jauh berbeda dari tahun lalu, di mana dalam catatan kami terjadi 123 kasus pelanggaran HAM,” kata Koordinator KontraS Sumut, M. Amin Multazam Lubis, Sabtu 9 Desember 2017 petang.

Kondisi ini kata Amin sesunggunya patut disesali, mengingat Tahun 2017 seharusnya jadi pembuktian bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan persoalan HAM di wilayahnya. “Karena tahun depan persoalan penegakan HAM di Sumatera Utara pasti akan semakin buruk karena seluruh stakeholder disibukkan dengan momen tahun politik,” tukasnya.

Berdasarkan klasifikasi, ada tiga jenis pelanggaran HAM yang paling menonjol di Sumatera Utara sepanjang 2017. Pertama, persoalan konflik agraria. Kedua, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat keamanan Negara. Ketiga, ancaman terhadap kebebasan berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat.

(Baca juga: Komnas HAM: Akhir 2017, Kekerasan di Papua Meningkat)

“Potret yang sebenarnya tidak jauh berubah dari gambaran pelanggaran HAM di tahun-tahun sebelumnya. Dalam praktek dilapangan, ketiga jenis pelanggaran HAM ini bisa saja saling berkaitan satu sama lain. Dalam beberapa kasus, konflik agaria yang diawali oleh persoalan masyarakat versus perkebunan yang saling klaim kepemilikan tanah akhirnya bermuara pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada masyarakat yang sedang berdemonstrasi menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Berdasarkan data KontraS, Kepolisian terlibat dalam 39 kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Disusul berikutnya oleh TNI sebanyak 20 kasus, dan Satpol PP 10 kasus. “Pendekatan penyelesaian masalah menggunakan cara-cara kekerasan menjadi satu fenomena yang hingga saat ini belum bisa dihilangkan oleh pihak kepolisian. Di banyak kasus, kepolisian justru melakukan penegakan hukum dengan cara-cara yang dinilai justru melanggar hukum,” kata Amin.

Sebagai contoh, lanjut Amin, adalah dalam hal pengendalian massa saat demonstrasi mahasiswa memperingati hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 2017. Mahasiswa yang dianggap melakukan tindakan anarkis justru harus dihentikan dengan cara kekerasan, dipukuli hingga 1 orang harus dirawat intensif di rumah sakit, untuk kemudian ditahanan dan dijadikan tersangka. Proses penahanan yang dalam amatan kami begitu banyak menabrak berbagai prosedur yang berlaku.

“Aktor lain yang menjadi sorotan dalam praktek pelanggaran HAM di Sumatera Utara adalah TNI. Dalam beberapa kasus, TNI bahkan terlibat langsung dalam bentrokan imbas konflik agraria dengan masyarakat,” tambahnya.

Sorotan khusus juga diberikan pada praktek penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi. Dalam konteks ini terjadi 9 kasus dugaan penyiksaan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Angka tersebut mengalami peningkatan 4 kasus dari tahun sebelumnya (5 kasus).

“Ironisnya dugaan praktek penyiksaan itu sebagian besar justru terjadi didalam sel tahanan. Apa yang dialami oleh Rifzal Riandi Siregar, seorang tahanan yang tewas dalam sel Polsek Batang Toru bisa bisa menjadi contoh,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini