Image

Dalami Korupsi BLBI, KPK Panggil Mantan Menkeu Kwik Kian Gie

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Senin 11 Desember 2017, 12:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 11 337 1828411 dalami-korupsi-blbi-kpk-panggil-mantan-menkeu-kwik-kian-gie-4qWQOBsIZl.jpg Kwik Kian Gie.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Kwik Kian Gie terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kwik Kian Gie yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini sedianya akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsjad Tumenggung (SAT). 

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Di hari yang sama, lembaga antirasuah juga memanggil pihak swasta, Arief Surowidjojo dalam kasus yang sama. "Yang bersangkutan juga akan menjadi saksi untuk tersangka Syafruddin Arsjad Tumenggung (SAT)," imbuh Febri. 

Dalam perkembangannya, lembaga antirasuah telah menerima hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per tanggal 25 Agustus 2017 terkait perhitungan kerugian negara dalam perkara kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 Triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Hasil audit BPK, KPK menyimpulkan bahwa ada indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDN. Bahwasannya, SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan.

Nilai Rp4,8 Triliun terdiri dari Rp1,1 Triliun yang dinilai berkelanjutan (suistanable) dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp3,7 Triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan.

(Baca juga: Mengejutkan! Audit Investigatif BPK, Korupsi BLBI Rugikan Negara Rp4,58 Triliun)

Dari nilai Rp1,1 triliun itu kemudian dilelang oleh perusahaan pengelolaan aset (PPA) dan didapatkan Rp 220 Miliar. Sisanya Rp 4,58T menjadi kerugian negara. 

Dalam kasus ini, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung telah ditetapkan sebagai tersangka. Syafruddin merupakan tersangka pertama dalam kasus korupsi penerbitan SKL BLBI.

Syafruddin diduga melakukan kongkalikong serta menerbitkan SKL BLBI untuk pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini