Kejaksaan Dinilai Melempem Jerat Oknum Kepala Daerah Korup

Agregasi Antara, · Senin 11 Desember 2017 20:58 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 11 340 1828754 kejaksaan-dinilai-melempem-jerat-oknum-kepala-daerah-korup-9jc22ZqMjQ.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

MINAHASA - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta tetap mengawasi kepala daerah aktif yang pernah tersangkut kasus korupsi. Jika kembali terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi, Korps Adhyaksa diminta mengambil tindakan tegas.

Ketua Sulut Corruption Watch (SCW) Novie Ngangi berujar, Kejagung harus menunjukkan dirinya tidak terjebak pada interest personal atau kepentingan politik dalam melakukan pengusutan korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala daerah.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kejagung. Rasa-rasanya jaksa sering keok dan tidak berani menjerat kepala daerah sekelas bupati yang sudah nyata-nyata melakukan tindak pidana korupsi. Kalau KPK, malah gencar menangkap dan OTT terhadap bupati, gubernur dan para pejabat daerah yang korup,” ungkap Novie.

Padahal, menurutnya, jaringan penegak hukum terbesar hingga ke daerah-daerah bahkan sampai ke desa-desa juga banyak dilakukan oleh kejaksaan. Sehingga ia mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menggeber pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah aktif.

“Seperti di Minahasa Utara, kita ketahui bersama bupatinya itu kan pernah dihukum karena korupsi. Kini, masih menjabat bupati, dan juga tetap melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Bahkan sudah dilaporkan berkali-kali ke pihak Kejaksaan. Kenapa kok rasa-rasanya kalau jaksa yang mengusut kasus korupsi kepala daerah seperti Bupati Minahasa Utara itu sering lama dan bahkan banyak yang tidak tuntas?” kritiknya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kajati Sulut) Mangihut Sinaga memastikan bahwa proses pengusutan kasus yang dilaporkan masyarakat Minahasa Utara (Minut) terkait bupatinya itu tidak akan berhenti pada penetapan tersangka sejumlah bawahan bupati itu sendiri. Menurut Mangihut, proses penyidikan yang dilakukan di Kejati Sulut harus sampai pada penetapan aktor utama korupsi di wilayah itu.

“Kami masih on the track. Proses pengembangan penyidikan masih berjalan. Dan itu harus dikembangkan hingga ke otak pelaku sebenarnya,” tutur Mangihut.

Tersangka baru dalam pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak atau penimbunan pantai di Desa Likupang, Minahasa Utara, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minahasa Utara Tahun 2016 itu juga segera ditetapkan.

“Kita tidak bermain-main. Siapapun yang terlibat dan terbukti dengan alat bukti yang kuat ya akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kami masih dalam proses pengembangan penyidikan,” tegasnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini