Ombudsman: Distribusi Gas Subsidi Harus Tepat Sasaran

Agregasi Antara, · Senin 11 Desember 2017 21:01 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 11 340 1828757 ombudsman-distribusi-gas-subsidi-harus-tepat-sasaran-ICr6jkTbn8.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

MAKASSAR - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dadan S Suharmawijaya mendesak pemerintah segera menyusun mekanisme distribusi gas elpiji tiga kilogram agar tepat sasaran.

"Pemerintah harus menyiapkan mekanisme yang lebih komprehensif. Jadi subsidinya bukan pada barang, tetapi pada kelompok masyarakat pengguna," ujar Dadan.

Ia menambahkan, distribusi elpiji tiga kilogram atau lebih dikenal sebagai 'gas melon' itu sejak awal sudah menjadi masalah, lantaran subsidi atas barang kerap diterima kelompok yang tidak berhak menerimanya alias salah sasaran.

Bahkan, bukan hanya diterima keluarga mampu, namun juga para spekulan, lanjutnya. Akibatnya, ketika BBM itu sampai ke tangan keluarga miskin, harganya meningkat tajam karena sudah melalui rantai distribusi yang lebih panjang.

"Itulah sebabnya, terkait proses penentuan mekanisme distribusi tepat sasaran, Pemerintah juga harus melakukan identifikasi secara benar dan akurat," tutur dia.

Apalagi lanjutnya, terdapat dua kelompok pengguna gas melon yakni keluarga miskin serta kelompok usaha kecil atau informal.

Kelompok usaha kecil tersebut, menurut Dadan, sangat rentan tidak teridentifikasi, karena bisa jadi, meski tidak termasuk keluarga miskin,dilihat dari sisi usaha, mereka mungkin termasuk sektor usaha yang harus diberi subsidi.

"Oleh karena itu, harus ada pendataan yang betul. Ini PR (pekerjaan rumah) pemerintah, untuk segera memetakan dengan tepat, benar, dan cepat. Jadi harus ada survei, sebenarnya siapa end user-nya (penggunanya)," kata dia.

Terkait hal itu pihaknya mengingatkan, pemerintah agar melakukan kerja sama lintas sektoral, misalnya antara Kementerian ESDM, Kemendag, Kemensos dan juga pemerintah daerah. Bahkan, tambahnya, jika diperlukan, Pemerintah juga bisa merangkul berbagai paguyuban pedagang sektor informal, terutama untuk menentukan siapa saja pengguna subsidi tersebut.

Sementara itu, mantan Ketua DPR Marzuki Alie juga mendesak pemerintah agar subsidi gas melon diberikan tepat sasaran, karena banyak keluarga mampu yang justru berlomba mendapatkan elpiji tiga kg tersebut.

"Yang terjadi kan seperti itu. Banyak pengoplosan, banyak rumah makan besar pakai gas melon, sehingga perhitungan kuota untuk memenuhi keluarga miskin tidak terpenuhi. Itu semua karena tidak tepat sasaran," katanya.

Marzuki mengaku sependapat terhadap pencabutan subsidi atas barang dan digantikan subsidi langsung kepada masyarakat, karena melalui cara ini, selain subsidi bisa tepat sasaran, juga untuk mengurangi disparitas harga yang rawan terhadap praktik pengoplosan.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini