nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Indonesia Darurat Kekurangan Guru, Kok Bisa?

Elva Mustika Rini, Jurnalis · Selasa 12 Desember 2017 14:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 12 65 1829114 indonesia-darurat-kekurangan-guru-kok-bisa-8e6edAqCex.jpg Ilustrasi (Foto: Antara)

JAKARTA - Dikatakan pertumbuhan pendidikan menjadi yang paling tinggi daripada bidang kesehatan dan keinsinyuran, Ketua Umum PGRI Dr. Unifah Rosyidi M.Pd tidak setuju.

Sebab, PGRI merespon kebutuhan guru yang masih sangat luar biasa. Selama 10 tahun, lanjut dia, tidak ada lagi rekruitmen guru. Padahal, terjadi pensiun besar-besaran, yang tersisa hanya guru honor.

“Berdasarkan data Kemdikbud, jumlah guru non PNS atau guru honor melampaui 50%,” bebernya kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini.

Tidak hanya itu, masalah juga diperparah dengan distribusi guru PNS yang tidak merata. “Di kota sudah 60%, di daerah masih 30% guru yang disertifikasi,” paparnya.

Bahkan di ruang lingkup sebesar sekolah, kesenjangan guru yang telah dan belum disertifikasi menimbulkan kecemburuan. “Jadi salah jika dikatakan pedidikan sudah banyak. Kita darurat kekurangan guru. Betul-betul darurat kekurangan guru,” tekannya.

(Baca juga: 60 Mahasiswa Universitas Pakuan Kunjungi Redaksi Okezone)

Sementara terkait besarnya angka guru honor dibanding guru PNS, Unifah menilai perlunya peran pemerntah untuk memberdayakan guru honor. “Tidak harus jadi PNS. Paling tidak, guru honor diberi kesempatan dengan diberi pelatihan dan sebagainya,” kata Unifah.

Menurut dia, masyarakat sepakat menginginkan setiap anak menjadi bintang. Tetapi untuk itu, diperlukan kualitas dan kesejahteraan guru yang baik. Dengan diberikan pelatihan dan keterampilan lebih, kecemburuan yang timbul di antar guru tersertifikasi dan tidak tersertifikasi bisa berkurang.

Tambah Unifah, kehadiran guru swasta (honor) berguna membantu pemerintah saat kekurangan tenaga pendidik. Di daerah terpencil, misalnya. Jumlah guru honor di sekolah tidak jarang lebih banyak daripada guru PNS.

“Kita ini kan swasta, membantu pemerintah. Ketika pemerintah kekurangan akses pendidikan, swasta dipeluk,” tuturnya.

Ia melanjutkan, persoalan ini juga berlaku untuk sekolah swasta. Di luar negeri, swasta adalah sekolah untuk anak yang excellent dan extraordinary. Sementara di Indonesia, swasta hanya penampungan untuk mereka yang tidak terserap di sekolah negeri.

“Kita niatnya kan membantu pemerintah, maunya dibina. Bukan malah dibinasakan,” tandasnya.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini