Aksi Bela Palestina di Balikpapan, Massa Bagikan Petisi Tuntutan atas Pengakuan AS

Amir Sarifudin , Okezone · Minggu 17 Desember 2017 16:48 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 17 340 1831719 aksi-bela-palestina-di-balikpapan-massa-bagikan-petisi-tuntutan-atas-pengakuan-as-cvH6j9Tppw.jpg Aksi Bela Palestina. (Foto: Antara)

BALIKPAPAN – Ratusan orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, hari ini turut menggelar Aksi Bela Palestina 1712. Aksi tersebut dilakukan untuk mengutuk dan mengecam kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara sepihak menyatakan Yerusalem menjadi ibu kota Israel.

Aksi Bela Palestina itu diawali dengan long march dari Masjid Agung At Taqwa menuju Simpang Tiga Balikpapan Plaza. Massa yang membawa berbagai poster kecaman juga membakar replika bendera Israel dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu serta poster Donald Trump.

"Tentunya kami mengecam pengakuan sepihak yang dilakukan Donald Trump karena Yerusalem adalah tanah suci ketiga bagi kami, umat Islam," kata Ketua Dewan Syura Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan KH Muslich Umar di lokasi aksi, Minggu (17/12/2017).

(Baca: Aksi 1712, Bentuk Soliditas Bangsa Indonesia Menentang Klaim AS Soal Yerusalem)

Tidak hanya berorasi, peserta aksi juga membagi-bagikan petisi kepada pengguna jalan yang melintasi Jalan Jenderal Ahmad Yani. "Petisi-petisi yang kami bagikan itu juga kami kirimkan ke berbagai pengurus pusat organisasi Islam sebagai tuntutan dan sikap kami di Balikpapan atas apa yang menimpa bangsa Palestina," lannjutnya.

Sementara Wakil Ketua GP Ansor Kota Balikpapan Topan menambahkan, Resolusi PBB Nomor 181 sebagai sumber utama konflik karena Palestina dipaksa mengakui dan menyerahkan 55 persen wilayahnya kepada Israel. Palestina cuma memiliki 35 persen wilayah dan Al Quds (Yerusalem) sebagai tanah suci bagi tiga agama yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi menjadi pantauan dunia internasional.

"Indonesia secara konstitusi pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak orang Islam saja, bukan hak penganut Kristen dan Yahudi juga. Ini yang perlu dipahami dan ditekankan," imbuhnya.

Ia juga menyoroti sulitnya umat Islam bersatu. "Kalau umat Islam seluruh dunia bersatu untuk melawan, tentunya Israel tidak akan semena-mena terhadap bangsa Palestina. Jadi kuncinya adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang tidak mengenal agama dan ras apa pun," tuturnya.

Aksi yang dikawal anggota Sabhara Polres Balikpapan ini juga menyoroti dilanggarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2.334 tertanggal 23 Desember 2016 bahwa tidak diakui perubahan apa pun atas garis batas yang ditetapkan sebelum perang 1967.

"Resolusi Nomor 150 tanggal 27 November 1996 juga menyebutkan bahwa UNESCO menetapkan Kota Tua Yerusalem sebagai warisan dunia yang terancam punah dan pembangunan terowongan dekat Masjid Al Aqsa oleh Israel adalah tindakan yang menyerang sentimen keagamaan di dunia," jelasnya.

(Baca: Ketua MUI: Indonesia Bersatu Bela Palestina)

Sebagaimana diketahui, umat Islam di seluruh dunia menolak pengakuan sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengatakan Yerusalem menjadi ibu kota Israel. Ia kemudian berencana memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana.

Hal ini sontak menuai protes dari semua orang di dunia karena juga berpotensi menggagalkan perdamaian di tanah Palestina-Israel. Tak terkecuali penolakan di Indonesia yang menggelar Aksi Bela Palestina 1712.

Aksi yang berpusat di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, itu diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Kegiatannya berlangsung sejak Minggu dini hari.

Mereka terlebih dahulu berkumpul di Masjid Istiqlal untuk melaksanakan Salat Subuh Berjamaah. Setelah itu, para peserta yang berjumlah puluhan ribu orang menuju Lapangan Monas dan Kedubes AS untuk menggelar unjuk rasa secara damai di sana.

Aksi di Jakarta ini juga dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, pimpinan DPR RI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan beserta Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan lain-lain.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini