Ustadz Abdul Somad Ditolak Masuk Hong Kong, Hikmahanto: Setiap Otoritas Punya Mekanisme Sendiri

Hotlas Mora Sinaga, · Rabu 27 Desember 2017 16:30 WIB
https: img.okezone.com content 2017 12 27 18 1836416 ustadz-abdul-somad-ditolak-masuk-hong-kong-hikmahanto-setiap-otoritas-punya-mekanisme-sendiri-AoD8VGWwlH.jpg Ustadz Abdul Somad. (Foto: YouTube)

JAKARTA - Ustadz Abdul Somad ditolak masuk Hong Kong sesaat setelah mendarat di bandara. Meski hingga kini belum ada kepastian alasan penolakan tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahanto Juwana, menilai tindakan itu merupakan hak prerogatif Hong Kong.

Menurut Hikmahanto, setiap otoritas negara punya mekanisme sendiri saat menentukan boleh tidaknya seseorang memasuki wilayah mereka. Bahkan, penerapannya tidak melulu melalui keputusan para petinggi atau pemerintah pusat, melainkan turut dipengaruhi oleh subjektivitas petugas imigrasi di lapangan.

"Sama juga petugas imigrasi kita, Bea Cukai. Dia misalnya bilang, 'Oh ini barang berlebih dan lain sebagainya'. Memang aturannya mengatakan harus punya ini dan sebagainya, tapi kadang-kadang judgement call dari pihak di lapangan," jelas Hikmahanto, lewat saluran telepon kepada Okezone, Rabu (27/12/2017).

Hal itu juga serupa dengan peraturan Indonesia dalam Pasal 13 UU Keimigrasian, bahwa warga negara asing ditolak Indonesia karena membahayakan negara. Namun tidak dijelaskan mengenai membahayakan negara seperti apa.

Sementara untuk kasus Ustadz Abdul Somad, kata Hikmahanto, setiap negara pasti melakukan pemeriksaan terhadap setiap penumpang lewat manifest (daftar muatan penerbangan). Hasil pemeriksaan latar belakang itu bisa membuat seorang penumpang pesawat terbang dipulangkan lebih dini, bahkan sebelum sampai di negara yang dituju.

Pemeriksaan awal itu bisa dilakukan dengan melihat media sosial hingga pemberitaan media soal nama terkait. Sehingga mungkin, jelas Hikmahanto, saat Ustadz Abdul Somad diwawancarai petugas bandara tentang sesuatu, ia memberikan jawaban yang tidak memuaskan para petugas itu.

"Jadi ini belum tentu juga berurusan dengan pemerintah atau pejabat yang tinggi di Hong Kong. Enggak ada urusannya," katanya.

Hikmahanto pun menyinggung masalah penolakan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang hendak berkunjung ke Amerika Serikat (AS). Hingga kini, masih belum ada klarifikasi resmi dari Negeri Paman Sam. Padahal Jenderal Gatot Nurmantyo saat itu menjabat sebagai Panglima TNI dan datang atas undangan Militer AS.

Dalam hal ini, Hikmahanto menduga peristiwa serupa juga terjadi. Yaitu pemeriksaan manifest yang dilakukan petugas lapangan, bukan pemerintah.

"Kan dia cuma liat nama Gatot Nurmantyo, yang di pesawat itu, tidak ada status sebagai Panglima TNI. Lalu dia cek di sosial media, dan lain sebagainya; oh ada ceritanya, oh ini enggak boleh," katanya.

Sementara pemerintah setempat perlu waktu untuk mengetahui tindakan petugas imigrasinya tersebut. Namun masalahnya, menurut Hikmahanto, hingga kini belum ada klarifikasi dari AS.

Meski begitu, Hikmahanto mengingatkan, kasus Jenderal Gatot Nurmantyo tidak bisa disamakan dengan penolakan Ustadz Abdul Somad di Hong Kong sehingga pemerintah tidak punya kapasitas untuk bertindak.

"Sekarang Ustadz Abdul Somad bukan dalam kapasitas sebagai pejabat resmi. Ya, jadi sulit untuk pemerintah kemudian mempermasalahkan ini di tingkat uji," kata Hikmahanto.

Adapun saat diperiksa, Ustadz Abdul Somad sempat menunjukkan Kartu Anggota Ulama Habaib se-Dunia yang dikeluarkan para Da'i dan Pendakwah Islam di Maroko. Menurut Hikmahanto, Hong Kong sendiri punya sudut pandang hukum yang berbeda soal itu.

Hal serupa juga dikatakan Pihak Kementerian Luar Negeri. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamamad Iqbal, menjelaskan, keputusan untuk menolak atau mengizinkan seseorang untuk masuk ke suatu negara, adalah hak berdaulat negara tersebut. Negara tujuan bahkan tidak perlu menjelaskan alasan penolakan tersebut.

"Sebenarnya keputusan untuk menolak atau mengijinkan orang asing masuk ke suatu negara adalah hak berdaulat negara tersebut. Secara hukum tidak ada kewajiban negara tersebut untuk menjelaskan alasannya,” ujar Lalu Muhamamad Iqbal dalam pesan singkat kepada Okezone, Minggu (24/12/2017).

“Sebagai gambaran, imigrasi kita juga sering menerima masukan dari berbagai pihak, mengenai orang-orang yang perlu dicegah masuk ke Indonesia. Dalam hal imigrasi kita kemudian menolak masuk orang tersebut, kita juga tidak berkewajiban menjelaskan alasannya karena itu adalah hak berdaulat kita," tukas Iqbal.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini