nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Siap Bersinergi dengan Polri Amankan Tahun Politik 2018 dari Politik Uang

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 30 Desember 2017 10:59 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 30 337 1837827 kpk-siap-bersinergi-dengan-polri-amankan-tahun-politik-2018-dari-politik-uang-O6AXv8kqm2.jpg Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (foto: Antara)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap bersinergi dengan jajaran Korps Bhayangkara untuk mengamankan tahun politik 2018. Hal itu untuk menciptakan suasana demokrasi yang lebih sehat.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief menyatakan, pihaknya mendukung langkah Polri ‎membentuk Satgas anti politik uang untuk mengantisipasi adanya politik transaksional di Pilkada 2018. Sebab, ‎masih banyak pejabat daerah di 2017 yang terjerat kasus korupsi.

KPK Paparkan Kinerjanya Selama 2017 Pimpinan KPK (foto: Okezone)

(Baca Juga: Kapolri Akan Bentuk Satgas Anti Politik Uang)

"‎Agar kita mendapatkan pimpinan-pimpinan yang lebih baik maka harus kita perhatikan secara bersama dan oleh karena itu maka Polri dan KPK perlu menjaga itu,‎" kata Syarief saat dikonfirmasi.

Syarief menjelaskan, koordinasi antara KPK, penyelenggara Pemilu, dan institusi Polri perlu dilakukan untuk mencegah adanya politik uang yang kemungkinan akan marak terjadi dalam proses pemungutan suara.

"Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dengan pemanfaat uang untuk mendapatkan suara mudah mudahan itu bisa kita cegah‎," tegasnya.

(Baca Juga: Kapolri Usul Bentuk Satgas Anti Politik Uang, DPR: Itu Tugas Bawaslu)

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Tujuannya untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah (pilkada) agar tidak melakukan politik uang.

Tito telah berkomunikasi dengan pimpinan KPK yang menyambut baik rencana pembentukan satgas anti politik uang itu. Ia menyatakan, Kabareskrim Komjen Pol Ari Doni Sukmanto akan bekerja sama dengan KPK guna mengawasi pilkada dari potensi praktik politik uang.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini