Image

Bawaslu Minta ASN, TNI/Polri Netral karena Banyak yang Maju di Pilkada Serentak

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Kamis 04 Januari 2018, 14:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 04 337 1839995 bawaslu-minta-asn-tni-polri-netral-karena-banyak-yang-maju-di-pilkada-serentak-EcF2G1O0HI.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA – Banyaknya para perwira tinggi dari kalangan Polri maupun TNI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, menjadi perhatian Badan pengawas Pemilu (Bawaslu RI).

Merespons hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memastikan netralitas dari lembaga tersebut dalam menghadapa hajatan politik secara serentak itu.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad Afifuddin mengatakan untuk menjaga netralitas tersebut diperlukannya ada peraturan Bawaslu (Perbawaslu) khusus yang mengatur hal itu.

"Ya saat dia sudah mencalonkan kan dia sudah tidak netral lagi, lalu mundur tuh, nah mekanisme-mekanisme kemarin kami ketemu panglima yang merangkap KASAU sudah bahas itu," katanya di gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2017).

 (Baca: Mengintip Kalender Politik 2018, Saatnya Rakyat Pilih Pemimpin)

Namun, Afif mengaku dalam peraturan Bawaslu, tentang netralitas tersebut sedang digodok dalam pembahasan yang melibatkan juga dari unsur TNI dan Polri.

"Tapi soal perbawaslu yang atur netralitas ASN dan TNI, Polri sedang dogodog. ya pembahasan mendalamnya kemarin kita sudah undang dari tentara dan kepolisian," lanjutnya.

Poin- poin yang digodok dalam Perbawaslu tersebut diantaranya syarat-syarat dasar jika ada perwira yang ingin mencalonkan diri harus mengundurkan diri sejak kapan.

 (Baca juga: Jelang Pemilu, Mendagri Minta Polisi dan Bawaslu Awasi Kampanye Hoax di Medsos)

"Ya perdefinisi ASN itu harus bagaimana, tentara/polri kalau harus mundur itu perkapan ? nah itu tentu kita harus komunikasikan dengan pihak yang selama ini yakni eksekutor kalau ada ketidaknetralan. Misalnya begitu ada tentara maju kan ada waktu jeda gitu ya, dia mengajukan mundur, kita pengen ada komitmen misal dari panglima untuk mempercepat proses SK itu (pengunduran diri)," ungkapnya.

Afif mengaku, dalam pembahasan Perbawaslu ini sudah dilakukan pertemuan beberapa kali dengan pihak-pihak terkait. Hanya saja dirinya belum bisa membeberkan perihal tersebut.

"Udah. udah beberapa kali pertemuan dan tinggal nanti, (masih dalam bentuk draf) tinggal dibawa, kita aduh ketemu panglima tapi belum dalam forum yang resmi. tapi udah ketemu, tadi pun kami sudah ttd surat dari beberapa instansi, termasuk salah satunya soal netralitas ini. Misal kementerian terkait misalnya Kemenristekdikti, Kemenpanrb terkait dengan netralitas ASN," tutupnya.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini