8 Fokus Politik Luar Negeri Indonesia di 2018

Rahman Asmardika, Okezone · Selasa 09 Januari 2018 21:00 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 09 18 1842551 8-fokus-politik-luar-negeri-indonesia-di-2018-b2QyumVeYG.jpg Foto: Dok. Kemlu RI

JAKARTA –Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan Pidato Pers Tahunan Menlu, Selasa, 8 Januari di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. Selain menjelaskan hasil kerja Kemlu sepanjang 2017, Menlu Retno juga mengungkap garis besar politik luar negeri yang akan dilakukan Indonesia pada 2018.

Dalam pidatonya, Menlu Retno menjelaskan ada delapan langkah strategis dan politik luar negeri yang akan menjadi fokus Indonesia pada 2018. Fokus politik luar negeri itu adalah:

Penguatan Sentralitas dan Persatuan ASEAN

Menlu Retno menggarisbawahi penguatan dan sentralitas ASEAN sebagai kunci yang membuat organisasi itu tetap relevan serta berperan sebagai pemain utama di kawasan. Menlu Retno juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengawal persatuan dan sentralitas ASEAN agar tetap relevan di tahun-tahun mendatang.

“Tantangan perjalanan 50 tahun ke depan tidak akan berkurang. Semua negara anggota ASEAN harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga relevansi ASEAN,” kata Retno.

Untuk itulah pada 2018 Indonesia akan kembali berfokus untuk memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN. Indonesia juga menyatakan dukungan penuh kepada keketuaan Singapura dalam ASEAN.

Beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia antara lain mengenai negosiasi code of conduct (CoC) antara ASEAN dengan China terkait Laut China Selatan. Dalam hal ini Indonesia akan berperan aktif dan berupaya menghasilkan CoC yang efektif untuk menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Isu lain yang juga tidak kalah penting dan menjadi fokus Indonesia di ASEAN di antaranya mengenai perlindungan dan hak-hak pekerja migran, kerja sama keamanan dan ekstradisi antara negara-negara ASEAN dan kerja sama kawasan di bidang E-commerce dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia juga akan mendorong agar ASEAN aktif dalam pembahasan penguatan arsitektur kawasan di Indo-Pasifik.   

Meningkatkan Diplomasi Perdamaian dan Kemanusiaan  

Sepanjang 2017, dunia dilanda banyak konflik dan peperangan. Karena itulah pada 2018 Indonesia akan berfokus untuk meningkatkan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan. Diharapkan dengan langkah tersebut, Indonesia dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan stabil.

Dalam konteks ini, Indonesia akan berupaya meningkatkan kemitraan dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa atau “Partnership with Like Minded Countries”, yang berkontribusi nyata pada perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan memperkuat diplomasi kemanusiaannya, terutama terkait bantuan kemanusiaan yang konkret.

Menyukseskan Perhelatan Internasional Pada 2018

Pada 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah beberapa perhelatan penting yang melibatkan berbagai negara. Karena itulah penting bagi Indonesia untuk memastikan seluruh perhelatan tersebut berlangsung dengan lancar dan sukses.

Bermula pada April 2018 Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi perhelatan Indonesia –Africa Forum yang digelar untuk pertama kalinya. Acara itu diikuti oleh World Conference on Creative Economy yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2018.

Pada Agustus 2018, event olah raga besar Asia, Asian Games akan dilangsungkan di dua kota besar di Indonesia, Jakarta dan Palembang. Event akbar itu direncanakan berlangsung dari 18 Agustus sampai 2 September 2018.

Sementara pada Oktober 2018, akan diisi oleh penyelenggaraan Our Ocean Conference dan Pertemuan Tahunan International Monetary Fund and World Bank Group. Kedua acara itu akan digelar di Pulau Dewata, Bali.

Kampanye Calon Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Sejak mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020 pada 2016, Indonesia gencar melakukan kampanye untuk memperoleh dukungan dari negara-negara sahabat.

Sepanjang 2017, kampanye tersebut diintensifkan dan fokus Indonesia pada 2018 adalah meneruskan upaya tersebut. Pasalnya, saingan Indonesia menuju kursi DK PBB tidaklah ringan. Selain Maladewa, Rumania juga diketahui mengincar posisi tersebut.  

Sejauh ini Indonesia telah memperoleh dukungan dari sedikitnya 95 negara, yang terbagi dalam 22 dukungan unilateral, 19 dukungan lisan dan 54 dukungan dari kesepakatan saling dukung. Pemerintah Indonesia membutuhkan sedikitnya 129 dukungan untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

"Indonesia sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat dan mengharapkan kiranya dukungan dapat diberikan oleh negara sahabat lain yang belum memberikannya," kata Menlu Retno dalam pidato pers tahunannya.

Dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia akan berkesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pemikirannya terkait upaya menjaga stabilitas keamanan. Indonesia juga akan berkesempatan untuk bisa mengambil langkah-langkah tertentu bila terjadi suatu permasalahan keamanan di berbagai belahan dunia.

Sampai saat ini Indonesia telah tiga kali terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yakni pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.  

Pemagaran Batas Wilayah dan Kedaulatan

Menlu Retno mengatakan, penyelesaian perundingan penetapan batas negara adalah upaya menjaga kedaulatan yang merupakan salah satu prioritas dari pemerintah. Setelah upaya-upaya penyelesaian batas negara yang telah dilakukan pada 2017, Pemerintah Indonesia akan melanjutkan upaya tersebut pada 2018.

Sepanjang 2017, Pemerintah Indonesia telah melakukan 35 perundingan perbatasan yang terdiri dari 11 perundingan batas maritim, 5 kali pertemuan utusan khusus presiden dengan Perdana Menteri Malaysia dan 19 kali pertemuan demarkasi batas darat.

Sementara dari perundingan yang selama ini dilakukan dengan negara-negara tetangga, pada 2017 Indonesia telah berhasil meratifikasi sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman terkait batas wilayah dengan Singapura, Malaysia, Filipina dan Papua Nugini.  

Untuk perundingan di masa mendatang, Indonesia berharap para mitranya dapat memberikan fleksibilitas agar dapat terjadi kemajuan signifikan dalam perundingan.

Peningkatan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri  

Kemlu RI akan berupaya meningkatkan perlindungan “beyond protection” bagi para WNI di luar negeri, dengan menyelesaikan dan meluncurkan aplikasi safe travel . Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan membantu upaya perlindungan WNI yang telah dilakukan oleh Kemlu.

Pada 2017, Kemlu RI telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri dengan meluncurkan berbagai inovasi.

Upaya tersebut termasuk pengintegrasian database seluruh WNI di luar negeri dengan database nasional dan pengaplikasian sistem dan standar pelayanan menggunakan Single Identity Number. Menlu Retno juga telah meluncurkan portal Pelayanan dan Perlindungan WNI yang dapat diakses melalui laman perlindungan.kemlu.go.id.

Dengan diluncurkannya laman tersebut, maka hanya akan ada satu database WNI di luar negeri. Dengan begitu, pelayanan konsuler dilakukan dengan satu sistem, satu standar dan satu data. Seluruh perwakilan RI di luar negeri secara bertahap juga akan melayani kependudukan dan catatan sipil.

Intensifikasi Perundingan Kerja Sama Ekonomi

Memasuki 2018, Pemerintah Indonesia akan berfokus untuk mengintensifkan perundingan kerja sama perdagangan dan ekonomi baik dalam bentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Area (FTA) atau pun Preferential Trade Area (PTA).

Prioritas perundingan pada 2018 akan ditujukan untuk menyelesaikan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ASEAN, CEPA antara Indonesia dengan European Free Trade Association (EFTA), CEPA antara Indonesia-Turki dan CEPA antara Indonesia-Australia. Selain itu Indonesia juga akan mengupayakan negosiasi perdagangan bebas dengan Eurasia Economic Union (EEU).

Selain itu, Indonesia juga akan menginstensifkan negosiasi perundingan investasi dengan negara mitra seperti Swiss.

Penguatan Diplomasi Indonesia untuk Memerangi Kejahatan Lintas Batas Negara

Kejahatan lintas batas negara meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari perdagangan manusia, penangkapan ikan ilegal (IUU fishing), kejahatan obat-obatan terlarang sampai radikalisme dan terorisme. Pemerintah Indonesia akan berfokus untuk memperkuat diplomasinya untuk menghadapi semua itu.

Indonesia menyatakan akan berupaya mendorong pembentukan instrumen ekstradisi (ASEAN Extraditon Treaty) di ASEAN sebagai salah satu upaya menghadapi kejahatan lintas batas negara di kawasan Asia Tenggara. Sejauh ini baru ada beberapa negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, di antaranya adalah Malaysia dan Filipina.

1
8

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini