Image

Putusan MA Bolehkan Motor Melintas di MH Thamrin, Akankah Jakarta Semakin Semrawut?

Ulung Tranggana, Jurnalis · Rabu 10 Januari 2018, 21:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 10 338 1843189 putusan-ma-bolehkan-motor-melintas-di-mh-thamrin-akankah-jakarta-semakin-semrawut-YLvMoaF0x6.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

Senin 8 Januari 2018 lalu Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.‎ Pergub ini diterbitkan saat kepemipinan DKI Jakarta dijabar oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam putusannya menyatakan, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Untuk diketahui, kedua orang tersebut merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

Dalam putusan itu, argumen hukum yang menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan penggugat yakni, dalam Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga dinilai bertentangan dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Majelis hakim juga dengan tegas menyatakan bahwa Pergub Nomor 195 Tahun 2014‎ bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

 (Baca: MA Batalkan Pergub Ahok Tentang Pelarangan Motor di Thamrin)

Merespons putusan MA, Pemerintah provinsi DKI Jakarta menyatakan akan mengikuti hasil keputusan dari MA. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyabmbut baik dikabulkannya gugatan atas Pergub larangan sepeda motor melintas di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin. Ia mengaku senang dengan pencabut larangan itu, bahkan Mantan Menteri Pendidikan dan kebudayaan itu, menilai MA bekerja sesuai dengan prinsip keadilan.

"Kita ingin agar ada kesetaraan kesempatan, Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya. Karena itu kesempatannya harus setara dan keputusan MA membuat apa yang selama ini menjadi ide kita dikuatkan," jelas Anies.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga memberikan respons terkait putusan MA yang mencabut aturan pembatasan lalu lintas di sepanjang jalan M.H thamrin itu. Senada dengan Gubernur, Sandiaga Uno menegaskan bahwa kebijakan yang diterbitkan Ahok 2014 lalu itu, telah memberikan dampak yang besar bagi ratusan ribu pekerja UMKM. Meski tak jelas dari mana angka itu muncul, Sandiaga Uno mengklaim berdasarkan data yang ia miliki, ada 400.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkenda dampaknya.

"Saya dan Pak Anies memang melihat ada sekitar 400.000 usaha kecil, usaha mikro, di seluruh Jakarta yang terdampak dengan sebuah kebijakan yang tidak menghadirkan rasa keberadilan di DKI," tukas Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa 9 Januari kemarin.

Polisi Wanti-Wanti Pemprov DKI

Merespons putusan MA tentang pencabutan pembatasan lalu lintas sepeda motor di jalan Thamrin-Sudirman, Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan peraturan larangan kendaraan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat tidak efektif karena akan melahirkan kemacetan baru di wilayah Ibu Kota. Pernyataan Halim berdasarkan data yang ada di pihaknya bahwa kendaraan di Jakarta didominasi kendaraan bermotor roda dua, begitu juga dengan pelanggarannya. Polisi berupaya, menggeser kebiasaan masyarakat dari kendala pribadi beralih ke angkutan massal.

Halim menjelaskan keputusan pembatasan kendaraan roda dua di jalan Thamrin-Sudirman itu merupakan hasil penelitian oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang melibatkan perguruan tinggi. Jalur bebas sepeda motor itu juga dimaksudkan agar masyarakat mulai terbiasa bergeser dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Dengan larangan itu, mindset masyarakat dari kendaraan pribadi ke berkendaraan transportasi massal meningkat, kemudian polusi juga berkurang," terangnya. (Baca: Larangan Motor Dicabut, Polda Metro Siapkan Solusi Antisipasi Macet di Thamrin-Sudirman)

Meski demikian, ia mengaku menghormati hasil putusan MA tersebut. Sejauh ini pihak kepolisian kata Halim, sudah mulai menyiapkan beberapa solusi untuk mengurai kemacetan yang berpotensi terjadi di Jalan MH Thamrin-Sudirman, Jakarta Pusat. Halim juga mengingatkan Pemprov DKI untuk tetap mengacu pada semangat Pergub yakni menggeser kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum dan massal. Caranya adalah dengan membuat Pergub baru yang didalamnya juga berisi tentang pembatasan kendaraan di sepanjang jalan tersebut.

"Jadi tidak serta merta langsung di los-kan (dibiarkan) kendaraan tersebut lewat Thamrin, tapi ada pembatasan lagi dengan ganjil-genap, sementara yang di Thamrin dulu dan Bunderan HI. Itu yang kita harapkan dari Gubernur untuk mengeluarkan lagi Pergub yang baru," jelas Halim.

Suara Masyarakat soal Pencabutan Larangan Sepeda Motor di Thamrin-Sudirman

Berbeda dengan aparat kepolisian, beberapa warga Ibu Kota mengaku senang dengan dicabutnya aturan pembatasan melintasnya kendaraan roda dua itu. Salah satu pengemudi ojek online, Hakim menyambut positif. Ia merasa diuntungkan sebagai pengemudi ojek karena bisa mengangkut penumpang dari bundara Hotel Indonesia ke Sarinah, Jakarta Pusat. Senadan dengan Hakim, Lionnys (21) salah satu pengendara motor yang kerap melewati daerah Thamrin juga menyetujui pembatalan pergub ini.

"Saya setuju dengan pembatalannya, karena Jalan Thamrin itu emangseharusnya bisa dilewati oleh mobil atau pun motor. Untuk mengurai kemacetan di jalan protokol bukan dengan pelarangan motor, jika motor enggak boleh lewat jalan protokol otomatis harus memutar jalan, dan malah bikin macet juga," ujar Lionnys.

 (Baca: Beragam Komentar Warga soal Dicabutnya Larangan Motor Melintasi Jalan Thamrin)

Warga DKI lainnya yang biasa menggunakan jalur tersebut juga mengaku setuju, asalkan Pemprov DKI membuat peraturan agar bisa mengurangi kesemrawutan di jalan protokol tersebut.

"Menurut saya setuju adanya pembatalan, asal peraturannya dibatasi lagi, seperti contoh pembagian jalur motor mobil di Jalan Thamrin supaya tidak semrawut," ujar Novan (21).

Meski demikian, juga ada warga yang tidak setuju tentang dibolehkannya kendaraan roda 2 melintas di Tahmrin-Sudirman. Ia melihat kebijakan pembatasan kendaraan roda dua yang melewati sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin adalah untuk mengajak masyarakat menggunakan fasilitas Transjakarta yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Saya sih kurang setuju soalnya lebih efektif tetap ada peraturannya, dan juga ada solusinya motor enggak boleh lewat jalan protokol tapi ada alternatif lain dengan naik Transjakarta," terang Risma (21), pengendara motor.

Warga Harus Hormati Putusan MA

Terlepas dari pro-kontra terkait dengan pencabutan Pergub DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Pihak DPRD DKI angkat bicara. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) mengajak seluruh pihak menghargai dan menghormati putusan MA. Sebab, kata dia, itu merupakan keputusan tertinggi yang tidak perlu diperdebatkan.

"Itu kan upaya masyarakat melakukan gugatan. Ya keputusan itu harus kita hormati dan kita hargai," ujar Lulung saat dikonfirmasi, Rabu (10/1/2017).

(Baca: Semua Pihak Diminta Hargai Putusan MA Batalkan Larangan Motor Melintasi Jalan Thamrin)

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menambahkan, putusan MA menandakan hak pengguna motor tidak bisa dibedakan dengan pengendara roda empat. Sebab, mereka juga membayar pajak sebagaiamana pengguna mobil.

Maka itu, lanjut dia, sudah sewajarnya pengguna sepeda motor mendapat tempat yang sama seperti pengemudi kendaraan roda empat.

"Karena memang sulit ya. Pertama, di situ ada hak asasi manusia. Kedua, mereka (pengguna kendaraan roda dua) juga bayar pajak, mereka enggak dapatkan semua. Ketiga, seolah mereka jadi warga negara kelas II," imbuhnya.

Menyikapi putusan MA itu, pemerintah provinsi DKI melalui Dinas perhubungan hari ini sudah mulai mencopot rambu-rambu lalu lintas larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Kadishub DKI Jakarta, Andri Yansyah menerangkan, Pemprov DKI akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan Dishub, Dirlantas Polda Metro dan Dinas Bina Marga sebelum dilakukan pencabutan rambu-rambu di ruas jalan tersebut.

"Harus kita rapatkan dulu dengan Dirlantas dengan Dishub dan Bina Marga dibawah kordinasi Biro Hukum, mekanismenya seperti apa tapi yang jelas karena ini sudah putusan MA final maka harus di cabut," ujar Andri, Selasa 9 janurai 2018.

Andri menyatakan pencabutan aturan yang melarang kendaraan roda dua melintas di Thamrin-Sudirman akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak selesai. Ia tak menampik setelah rapat dengan Ditlantas, Binas Bina Marga pencabutan rambu di Jalan MH Thamrin akan dilaksanakan pada esok, Rabu 10 Januari 2018. "Mungkin besok (cabut rambu) setelah rapat. Ya mudah-mudah iya, karena peraturanya seperti itu kan," pungkasnya Selasa 9 Januari 2018.

Pantauan Okezone pada hari Rabu siang, di linimasa Twitter @TMCPoldaMetro nampak sejumlah petugas dengan menggunakan kendaraan melepaskan rambu-rambu pelarangan bagi kendaraan bermotor untuk berbelok arah menuju Jalan MH Thamrin.

"Pencopotan rambu-rambu larangan sepeda motor oleh Dishub di Harmoni dan TL Kebon Sirih Jakpus," tulis akun @TMCPoldaMetro Rabu, (10/1/2018).

(Baca juga: Rambu-Rambu Dicopot, Motor Mulai Melintasi Jalan MH Thamrin)

Meski Pemrpov DKI belum resmi mencabut larangan sesuai dengan putusan MA, pantauan Okezone, sejumlah kendaraan sudah melewati sepanjang jalan yang pada masa kepimpinan Ahok itu disterilkan.

Pemprov DKI sendiri menyatakan masih akan melakukan revisi aturan terbaru merespons putusan MA tersebut. Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Wakadishub) Sigit Wijatmiko mengungkapkan, meski MA sudah membatalkan putusan tersebut harus ada aturan baru untuk mencabut aturan sebelumnya. Hal ini, kata Sigit, perlu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MA.

"Bahwa putusan MA itu final dan mengikat iya, otomatis harus dilaksanakan, namun satu produk hukum daerah dicabut juga dengan produk hukum daerah yang lain artinya harus di susun untuk menindaklanjuti keputusan MA tersebut," kata Sigit.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini