Share

Palestina Kecam Israel yang Manfaatkan Kebijakan AS untuk Bangun Permukiman di Tepi Barat

Putri Ainur Islam, Okezone · Kamis 11 Januari 2018 14:06 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 11 18 1843457 palestina-kecam-israel-yang-manfaatkan-kebijakan-as-untuk-bangun-permukiman-di-tepi-barat-Rsbv5qkAMd.jpg Permukiman milik Israel yang dibangun di Tepi Barat. (Foto: EPA)

TEPI BARAT - Masyarakat Palestina mengecam keras rencana Israel untuk membangun permukiman di Tepi Barat. Mereka juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah memberikan perlindungan bagi Israel.

Penasihat Presiden Palestina untuk Urusan Luar Negeri, Nabil Shaath, mengatakan bahwa Israel menggunakan posisi dan sikap pemerintahan Amerika Serikat saat ini untuk mempercepat rencananya memperluas permukiman Israel di wilayah Palestina.

BACA JUGA: 2.500 Warga Palestina Berunjuk Rasa, 40 Luka-Luka Ditembak Aparat Israel

Shaath juga mengatakan bahwa Pemerintah Israel melaksanakan ‘rencana ekspansionis berdasarkan penghancuran solusi dua negara dan merongrong peluang perdamaian melalui permukiman dan penyitaan sebanyak mungkin lahan Palestina’

"Upaya Israel ditujukan untuk mencaplok seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki. Dengan demikian mengintensifkan laju pembangunan permukiman dengan tidak adanya pertanggungjawaban internasional yang serius," kata Shaath, dilansir dari Xinhua, Kamis (11/1/2018).

Dia juga menekankan bahwa pihak Palestina tidak akan menerima perundingan damai yang melemahkan hak-hak Palestina untuk mendirikan sebuah negara merdeka di semua wilayah yang diduduki oleh Israel pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan menyelesaikan semua masalah status akhir.

BACA JUGA: Tepi Barat dan Gaza Memanas, China Gelar Simposium Perdamaian Palestina-Israel

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, menyalahkan "defisit internasional dan kelemahan negara Arab" dalam eskalasi peningkatan pembangunan permukiman Israel. Dia menekankan bahwa pihak Palestina tidak lagi bertaruh pada posisi pendukung Arab, seperti yang terjadi di masa lalu untuk menghadapi Israel dan rencana penyelesaiannya.

"Palestina harus bergantung pada dirinya sendiri dengan sarana terbatas untuk bergerak di tingkat diplomatik dan legal yang berbeda dan kelanjutan perlawanan rakyat," tegas al-Maliki.

Dia menunjukkan bahwa pertemuan para menteri luar negeri Arab akan diadakan pada akhir Januari untuk menentukan langkah Arab berikutnya mengenai pengakuan Amerika Serikat bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel.

Dewan Perwakilan Palestina untuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dijadwalkan mengadakan sebuah pertemuan di kota Ramallah, Tepi Barat untuk membahas tanggapan Palestina terhadap keputusan AS terkait Yerusalem dan Israel.

Ahmed Majdalani, anggota Komite Eksekutif PLO, mengatakan bahwa dewan pusat akan membahas pembatalan pengakuan timbal balik Palestina dengan Israel, menghentikan koordinasi keamanan, dan menghentikan pelaksanaan kesepakatan Palestina yang ditandatangani dengan Israel.

(pai)

Baca Juga: Peringati Hari Lahir Pancasila, Pengawas KKP Lakukan Upacara Bawah Laut

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini