Satgas Antipolitik Uang di Pilkada 2018 Mengawasi Pendaftaran Sampai Sengketa di MK

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018 01:07 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 11 337 1843229 satgas-antipolitik-uang-di-pilkada-2018-mengawasi-pendaftaran-sampai-sengketa-di-mk-vwiGhQXdJD.jpg Pengungkapan politik uang. (Foto: Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA – Polri membentuk Satuan Tugas Antipolitik Uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di 171 provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tim tersebut akan mengawasi empat tahap penting dalam pesta demokrasi itu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul mengungkapkan, pengawasan Satgas Antipolitik Uang akan mulai berlaku sejak proses pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiap wilayah.

Kemudian pengawasan juga akan dilakukan saat proses penetapan calon, tahap pemilihan, dan ketika adanya sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Empat poin ini dari satgas untuk memonitor apakah ada praktik money politic, apakah kecurangan dengan istilahnya namanya itu vote buying, apakah ada mahar politik di sini. Ini monitoring satgas," papar Martinus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari 2018.

(Baca: Satgas Antipolitik Uang Sudah Mulai Bekerja Jelang Pilkada 2018)

Tak hanya itu, sebut Martinus, Satgas Antipolitik Uang nantinya bakal membentuk hotline atau satu jalur komunikasi. Hal tersebut dilakukan untuk pengaduan masyarakat yang menemukan indikasi politik uang.

"Nanti hotline-nya akan disampaikan apakah dalam bentuk telepon langsung ke satgas atau dalam bentuk aplikasi, kemudian memonitoring menjadi akses laporan warga," ucap Martinus.

Ia menekankan bahwa Satgas Antipolitik Uang tujuan utamanya untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terkait indikasi politik uang. Tetapi terkait penegakan hukum tetap akan diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Satgas dalam cara kerjanya tentu tak terlepas dari Undang-Undang Pemilu terkait mahar politik ini disampaikan, ini menjadi ranah Bawaslu," tutup Martinus.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini