nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Gelar Rapat Gabungan dengan Penyelenggara Pemilu dan Penegak Hukum Jelang Pilkada

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018 12:49 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 11 337 1843409 dpr-gelar-rapat-gabungan-dengan-penyelenggara-pemilu-dan-penegak-hukum-jelang-pilkada-BDEfZEmvsr.jpg Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (Dok Okezone)

JAKARTA – Komisi II dan Komisi III DPR akan menggelar rapat gabungan guna membahas persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Diketahui pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang digelar 171 daerah ini sudah memasuki masa pendaftaran di KPU.

Rencananya, DPR akan mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengatakan rapat ini penting dilakukan guna menjaga kondusitivitas jelang Pilkada Serentak 2018. Apalagi ia mengeluhkan sudah mulai adanya dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2018.

"Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak isu masalah calon gubernur, bupati/wali kota yang mendadak dipanggil alat penegakan hukum dalam hal ini kepolisian dan pengadilan. Tentunya kita harus menjaga ini, menjaga kondusivitas," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2017).

Ia menilai, pemanggilan terhadap calon yang akan bertarung dalam pilkada akan berimbas buruk terhadap tingkat keterpilihannya.

"Karena kalau awal-awal saja sudah dipanggil tentunya akan memengaruhi elektabilitas yang bersangkutan. Apalagi kalau ini pesanan orang partai politik," imbuhnya.

(Baca Juga: Satgas Antipolitik Uang di Pilkada 2018 Mengawasi Pendaftaran Sampai Sengketa di MK)

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu mencontohkan dugaan kriminalisasi yang menimpa paslon yamg diusung pihaknya di Pilkada Kalimantan Timur yakni, Syaharie Jaang dan Awang Ferdian Hidayat. Keduanya sempat menjalani pemeriksaan polisi atas sebuah kasus yang dianggap Partai Demokrat mereka tak terlibat.

"Tetapi, setelah memberikan jawaban dia tidak mau, akhirnya dikasuskan. Tentunya ini sesuatu hal yang memiliki nuansa tidak kondusif," jelas Agus.

(Baca Juga: 6 Potensi Kecurangan di Pilkada 2018 Versi Polri)

Untuk itulah rapat gabungan tersebut akan membahas masalah-masalah seperti ini dan juga membahas segala persiapan jelang Pilkada Serentak pada Juni 2018 nanti.

"Sehingga rapat pimpinan DPR dengan Bawaslu, kepolisian, dan lainnya kita sepakat untuk menjaga kondusivitas ini sehingga pilkada ini kita kawal supaya betul-betul demokratis," katanya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini